Update Corona di DI Yogyakarta

Pemda DIY Harus Lari Lebih Cepat untuk Penanganan Covid-19

Ia mengatakan, perlunya melibatkan 246 Desa Tangguh Bencana DIY, 88 Satuan Pendidikan Aman Bencana dan 115 kampung tangguh bencana di Jogja, untuk ber

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Ari Nugroho
TRIBUNJOGJA.COM / Miftahul Huda
Ketua Komisi A Eko Suwanto memberi materi dalam diskusi penanganan Covid-19, Kamis (16/4/2020) 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Miftahul Huda

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Harapan tak pernah padam, semangat terus digalangkan dan kecekatan menjadi aksi nyata.

Hal tersebut mengemuka dalam live streaming Tribunjogja.com dengan tema Bincang Parlemen yang bertajuk Percepatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di DIY, Kamis (16/4/2020).

Dua Narasumber yang hadir dalam diskusi yakni, Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto dan Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji.

Keduanya memiliki langkah strategis dalam percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19 di DIY.

Diskusi itu pun berlangsung hangat, dengan diselingi pertanyaan dari warga Jogja melalui live streaming facebook Tribunjogja.com yang menginginkan langkah-langkah percepatan penanganan Covid-19.

Eko Suwanto yang mulai memaparkan pendapatnya mengatakan, ada tujuh langkah yang perlu ditempuh oleh Pemda DIY dalam penanganan Covid-19 tersebut.

DPRD Desak Pemda DIY Matangkan Aplikasi Corona Monitoring System

Eko menyebut dengan istilah Tujuh Langkah Pitulungan.

Di antaranya, pencegahan meliputi sosialisasi dan edukasi tentang Covid-19 kepada masyarakat.

Ia mengatakan, perlunya melibatkan 246 Desa Tangguh Bencana DIY, 88 Satuan Pendidikan Aman Bencana dan 115 kampung tangguh bencana di Jogja, untuk bersama-sama melakukan edukasi terkait bahaya virus Corona, serta penekanan pencegahan penyebaran.

Yang kedua, ia menganggap penanganan medis dengan peningkatan sistem kesehatan menjadi langkah dasar, yang bisa dilakukan masyarakat.

"Karena masyarakat belum tahu, selama ini hanya tahu bencana alam. Untuk penanganan dan pencegahan wabah kan belum ada edukasinya. Setelah edukasi, ya pelaksanaan. Imbauan untuk pembatasan sosial harus dipatuhi. Cegah dari diri sendiri, setelah bepergian baju harus langsung dicuci," katanya.

Yang ketiga, menurutnya termasuk ke dalam penanganan non medis. Bisa berupa sandang pangan, ekonomi, sosial dan kebutuhan lainnya.

Punya Cadangan 16,7 Ton Beras, Pemkot Yogya Pastikan Stok Pangan Aman

Ia menganggap, jika melihat dari keteresdiaan pangan saat ini, harusnya Pemda DIY mampu memaksimalkan potensi pangan.

Apalagi, lanjut dia, bulan Mei mendatang beberapa Kabupaten/Kota mulai melaksanakan panen raya. Dengan prediksi panen mencapai 8.402,2 hektar di Kabupaten Kulon Progo.

"Salah satunya itu di Kulon Progo yang bakal ada panen raya. Sudah dimulai Maret kemarin hingga Mei nanti," tegasnya.

Dengan ketersediaan itu, Eko yakin DIY mampu mandiri pangan di tengah pandemi.

Ia juga menyinggung menenai dana Realokasi APBD DIY yang digunakan untuk penanganan Covid-19.

Di langkah ke empat ini, politisi PDIP ini juga meminta adanya penyelarasan anggaran yang bersumber dari APBD DIY dengan Kabupaten/Kota hingga Pemerintah Desa.

"Jangan sampai ada temuan BPK yang berakibat buruk, dalam penanganan realokasi APBD ini," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, dari total APBD DIY yang mencapai 6,480 triliun. Sementara realokasi APBD untuk penangan covid hanya mencapai 25 persen.

Penanganan Wabah Corona, Kelurahan Kotabaru Bentuk RT Siaga Covid-19

Dengan estimasi itu, Eko meyakini keuangan Pemda DIY termasuk cukup aman hingga September mendatang.

"Kapasitas fiskal Pemda DIY ini sekitar Rp 450 miliar. Sementara anggaran redesign APBD mencapai Rp 351 miliar. Sangat aman keuangan Pemda DIY," ujarnya.

Sementara point ke lima, Eko menganggap perlunya gotong royong, khususnya dari pihak swasta dalam bentuk Corporate Sosial Responsibility (CSR) maupun bentuk lainnya.

Dalam hal ini, ia menakankan perlunya gotong royong dengan cara sama-sama memberdayakan kemampuan masyarakat dan pemerintahan.

Holobis Kunthul Baris, kata kiasan itu menurutnya menjadi muara kebersamaan yang seharusnya dibangun oleh Pemda DIY dengan swasta.

Sedangkan langkah ke enam, Eko meminta kepada Pemda DIY supaya tegas dalam menekankan pentingnya pembatasan sosial.

"Saya tegaskan, disiplin masyarakat inilah yang menjadi respon dari semua langkah-langkah yang akan ditempuh. Dan upaya terakhir adalah doa, sebagai pendorong dari usaha kita," ungkapnya.

Lari Lebih Cepat

Politisi muda PDIP ini berharap supaya Pemda DIY harus mampu mengejar ketertinggalan wabah covid-19 yang kian hari, semakin mendekati warga masyarakat.

Selain Covid-19, Pemkab Bantul Ingatkan Warga Terkait Ancaman DBD

Ia menegaskan, dari data kesiapan pangan, tenaga medis, serta keungan yang ada, seharusnya Pemda DIY hanya tinggal menyalurkan saja jaring-jaring sosial yang telah disusun.

"Aksi nyata dan harus lari lebih cepat. Itu yang perlu dilakukan untuk saat ini. Karena seperti yang saya sampaikan diatas, DIY miliki potensi banyak," katanya.

Misalnya, ia mengatakan, terkait pelarangan untuk tidak mudik lebaran bagi perantau asal DIY yang berada di luar daerah, khususnya zona merah covid-19.

Pemberian bantuan berupa jaminan hidup bagi perantau sangat diperlukan. Selain memutus rantai penyebaran, Pemda juga wajib bertanggung jawab dengan anjuran pemerintah, terkait pelarangan untuk tidak mudik.

"Apa saja? Kemarin Komisi A sudah koordinasi dengan badan penghubung daerah dan pusat. Untuk segera menyusun data, siapa saja warga DIY yang masih berada di perantauan, khususnya wilayah DKI, Banten dan Jawa Barat," tegasnya.

Meski dari pemda setempat sudah memberikan bantuan, Pemda DIY juga perlu mempertimbangkan stimulus tersebut.

Dari Pemda DIY juga perlu melakukan pendataan, untuk segera diberikan bantuan. Karena alasan mereka pulang, lanjut dia, lantaran sudah tidak ada lagi penghasilan yang bisa jadi karena PHK.

"Sementara kebutuhan jalan terus. Kalau mereka di jamin. Misalnya, ya sudah kamu jangan mudik dulu ke DIY. Ini bantuan untuk hidup disana dari Gubernur, tentu sangat membantu," imbuh Eko.

Tentunya, lanjut dia, komitemen bersama sangat diperlukan, termasuk dari masyarakat itu sendiri. Ketika bantuan sudah diupayakan, komitmen untuk tidak mudik tersebut harus dijalankan betul.

Pemda DIY Kejar-kejaran Dengan Covid-19

Di sisi lain, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji menanggapi upaya yang disampaikan Komis A DPRD DIY. Ia menilai, semua saran yang disampaikan memang sedang disusun oleh Pemda DIY.

"Memang kami ini sedang kejar-kejaran dengan virus Corona. Percepatan penanganan sangat diperlukan. Covid-19 semakin cepat menyebar, kami sedang menyusun percepatan penangan. Jadi butuh masukan dari semua sektor," katanya mengawali perbincangan.

Sekda DIY: Pencoretan THR, Kita akan Laksanakan

Menurutnya, problem yang perlu dihadapi untuk saat ini, bagaimana cara menghadapj gelombang pemudik. Meskipun di wilayah zona merah sudah berlakukan PSBB, akan tetapi itu tidak menjadi jaminan.

Karena, lanjut dia angka sebaran virus Corona di DIY saat ini lebih banyak di dominasi dari pendatang yang masuk ke DIY.

"Ini tugas kami yang berat, baik pencegahan maupun penanganan," tegasnya.

Untuk itu, penjagaan di tiga titik perbatasan DIY baru akan dioptimalkan minggu yang akan. Dalam pengawasannya, Pemda telah menyaipkan personil gabungan dari Dishub, TNI, Polri hingga Satpol PP.

Persoalannya, Pemda DIY perlu berkoordinasi dengan daerah di Jawa Tengah yang berada diperbatasan DIY. Sebelumnya Eko Suwanto juga menyinggung terkait nasib warga yang ada di perbatasan.

"Tentu itu juga akan kami pertimbangkan. Makanya semuanya masih dalam persiapan," ujarnya.

Persoalan lain, mengenai ketersediaan pangan di tengah Pandemi, pria yang akrab di sapa Aji ini sesumbar. Ia menganggap, ketersediaan pangan tidak hanya sampai di bulan Ramadhan saja.

UPDATE Terkini Virus Corona, Jumlah Pasien COVID-19 Tambah 380, Total Kasus Jadi 5.516

"Tapi stok pangan kami pastikan aman hingga september mendatang," sambung dia.

Hanya saja, untuk saat ini ia mengakui jika Pemda DIY kesulitan pengadaan gula pasir. Karena masa panen masih dibulan Mei mendatang.

Selain itu, problem mengenai kedisiplinan masyarakat untuk menjaga aktivitas juga masih belum maksimalkan oleh masyarakat.

Buktinya sampai saat ini ada 1500 penindakan yang dilakukan Polda DIY untuk menghalau kerumunan selama masa tanggap darurat saat ini.

"Masalahnya memang DIY masih belum layak untuk pengajuan PSBB. Jadi ya kami kesulitan untuk menertibkan masyarakat. Namun, kami mengimbau masyarakat untuk tetap patuhi protokol pencegahan," tegasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Sumber: Tribun Jateng
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved