Fraksi PKB DPRD Bantul Dorong Pemkab, Redesain APBD untuk Percepatan Penanggulangan Pandemi

Redesain ini, menurut dia, bisa dilakukan dengan menggeser anggaran kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan pada triwulan pertama dan kedua tahun 2020.

Selain itu, ada beberapa pos anggaran lain yang menurutnya masih bisa dialokasikan untuk penanganan Covid-19 di Bantul.

Seperti misalnya, anggaran hibah Pilkada. Pemerintah pusat sudah memutuskan untuk menunda hajatan politik di tingkat daerah, sehingga anggaran bisa dialokasikan.

Bahkan, menurut dia, sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dimiliki Kabupaten Bantul bisa diarahkan untuk penanganan.

"Langkah ini harus secepatnya dilakukan, karena masyarakat sudah menunggu langkah pemerintah dalam aspek ekonomi ini," ucap dia.

• Wakil Rakyat di Bantul Patungan Beli Beras untuk Dibagi ke Warga Miskin

Lebih lanjut, politikus Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini mengatakan, redesain anggaran dapat dilakukan dengan banyak alternatif lain.

Bahkan jika memang diperlukan, anggaran perjalanan dinas baik legislatif maupun eksekutif bisa juga dialihkan.

Pihaknya menekankan redesain ini dilakukan harus berdasarkan pada data kebutuhan riil yang dibutuhkan di Bantul.

"Kita bersama pemerintah dalam upaya penanggulangan ini, saya minta dipercepat dan akan kami dukung langkah itu," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Helmi Jamharis mengatakan, redesain anggaran sebenarnya sudah mulai dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk penanggulangan virus Corona.

Karena memang itu amanat, dari Instruksi Menteri dalam negeri (Inmendagri) nomor 1/2020.

Pihaknya mengaku wajib melaporkan paling lambat 7 hari sejak terbitnya inmen tersebut.

"Kita akan melaporkan kamis, 9 april 2020," jelas dia.(TRIBUNJOGJA.COM)