Antisipasi Lonjakan Pemudik, Sultan Katakan Tiket Dua Kali Lebih Mahal

Laporan Reporter Tribun Jogja Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan bahwa ia mengikuti teleconfrence dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait kebijakan untuk para pemudik.

Sultan mengatakan, bahwa belum ada putusan dari Presiden terkait larangan mudik.

Namun beberapa kebijakan telah diambil dengan harapan mengurangi angka pemudik di tengah pandemi Covid-19 ini.

Di dalam keputusan mudik, jelasnya, ada komponen bahwa transportasi yang disediakan pemerintah baik kereta api, bus, pesawat, dan sebagainya itu harus memenuhi jarak aman yang mengacu pada physical distancing antar satu orang dengan lainnya yakni minimal 1,8 meter.

"Jadi bus isi 40 orang mungkin sekarang jadi isi 20 orang. Berarti kalau mau mudik naik bus ya harganya minimal 2 kali lipat. Hal-hal seperti itu mungkin juga akan bisa menghambat untuk tidak pulang walaupun tidak ada keputusan tidak boleh mudik. Ning nek regane larang kan bedo," bebernya di Gedung Pracimasana Kompleks Kepatihan, Kamis (2/4/2020).

• Pemerintah Tak Keluarkan Larangan Resmi Mudik Lebaran, Tapi Ada Syaratnya

Hal serupa dijelaskan Sultan juga diterapkan di dalam pesawat.

Kursi yang biasanya diisi dua orang hanya akan diisi satu orang.

Namun terkait mekanisme, Raja Keraton Yogyakarta Hadiningrat tersebut mengatakan bahwa itu menjadi ranah Kementerian Perhubungan.

"Lalu kedua, dalam keputusan itu ditentukan bahwa kalau kembali ke daerah harus bersedia diisolasi 14 hari tinggal di rumah. Ketiga, mobil pribadi akan diatur, karena penumpangnya belum tentu memenuhi syarat. Biarpun tidak menunjuk pemudik boleh atau nggak, tapi salah satu isi seperti itu," ungkapnya.

Melihat kondisi saat ini, Sultan menjelaskan bahwa di DIY terdoaat 2.225 ODP dan 225 PDP.

Saat pendatang yang masuk DIY, ia berharap agar semuanya bisa ditangani dengan baik.

"Mereka harus kita data, yang ada di desa dan yang bersedia isolasi diri apakah itu juga efektif atau isolasi kita satukan kita tangani untuk bisa lebih efektif. Ini jadi pembicaraan kita yang mungkin itu jadi pilihan agar Covid-19 di DIY makin cepat turun, itu makin baik. Masalahnya cepat selesai. Ekonomi Yogya tidak makin terpuruk," bebernya.

• Fasilitasi Warga, Presiden Jokowi Usulkan Ganti Jadwal Libur Lebaran Agar Tetap Bisa Mudik

Dekan Fakultas Kedokteran UGM Ova Emilia yang juga telah bertemu Ngarsa Dalem untuk membahas terkait pemudik yang masuk DIY menuturkan bahwa pihaknya mengungkapkan beberapa skenario untuk tetap mempertahankan DIY sebagai zona putih dan semua kasus Covid-19 harus diproteksi agar tidak makin meluas.

"Upaya yang didiskusikan yakni pertama upaya edukasi sampai desa dan kampung. Kedua, meningkatkan screening deteksi orang yang memang populasi umum. Misalnya mengetahui lebih banyak lagi mungkin yang positif makin kelihatan tapi kita makin tahu bagaimana cara mencegah agar positif tidak meluas. Terakhir kita juga mendiskusikan tentang bagaimana dalam kondisi terburuk pelayanan yang berkaitan dengan kesehatan akan melonjak tinggi, bagaimana kita menanganinya," terangnya.

Direktur Pengabdian Masyarakat UGM Irfan Priyambodo menjelaskan bahwa mahasiswa KKN akan dikerahkan untuk membantu menekan Covid-19 di DIY.

"KKN tetap ada tapi bentuknya tidak harus ke lokasi tapi agar anak-anak KKN memonitor, terus mengirimkan pesan. Ini yang sudah mulai mengirimkan satu orang untuk ketemu Satgas Covid-19 mengedukasi bagaimana menangani orang yang baru datang. Saya akan melakukan sendiri dulu lalu dicontoh," ucapnya.

Irfan menambahkan, beberapa desa sudah mengundang untuk bisa bertemu dan mendapatkan informasi mengenai bagaiamana melayani mereka yang baru datang dari luar DIY.

"Checking monitoring suhu, batuknya. Kita akan kerjasama dengan komponen yang ada di sana ada Tagana bisa Destana entah siapapun untuk bersinergi dengan anak KKN. Monitoring selanjutnya satu orang. Tiap desa ada yang memonitor. Mahasiswa yang akan diturunkan KKN ke depan 5.600 orang, itu UGM saja. Kita akan kerjasama dengan kampus lain," tutupnya.(TRIBUNJOGJA.COM)