Viral Video Dokter Sagiran
BREAKING NEWS: Kekecewaan RS Nur Hidayah Bantul, Rawat 3 PDP Covid-19 Gunakan APD Seadanya
Pemilik RS Nur Hidayah Bantul, dr. Sagiran melontarkan kekecewaan pada sederet rumah sakit rujukan Covid-19, maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bant
Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Ari Nugroho
TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pemilik RS Nur Hidayah Bantul, dr. Sagiran melontarkan kekecewaan pada sederet rumah sakit rujukan Covid-19, maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, yang sempat menolak 3 pasien dalam pengawasan (PDP) dari kliniknya.
Pihaknya sama sekali tidak bisa menerima alasan dari 25 rumah sakit rujukan, yang menyatakan ruangannya dalam kondisi penuh, sehingga tak mampu menerima pasien. Menurutnya, bagaimanapun kondisi rumah sakit, PDP seharusnya diterima dahulu.
"Tolong, pasien kan pertama minta penanganan pasti ke klinik, atau dokter praktek. Nah, kita hanya melihat sekilas, begitu mengarah, harusnya langsung dirujuk. Tapi, saat kami telpon, mereka jawabnya macam-macam," katanya, Senin (30/3/2020) siang.
• RS Nur Hidayah Terapkan Pelayanan Rumah Sakit Syariah Pertama di DIY
Sagiran berharap, protokol pemerintah daerah dalam menangani corona virus, bisa segera diperbaiki, agar polemik ini tak terulang lagi.
Apalagi, sebagai garda depan penanganan, pihaknya sama sekali tidak dibekali alat pelindung diri (APD) memadai.
"Artinya, kita tetap harus pakai APD, tapi kita ini tidak punya. Kita hanya berusaha membuatnya pakai bahan seadanya. Pasien lain yang datang bisa juga ya bawa Covid-19, meski tidak menunjukkan gejala, kita kan tetap harus menjaga diri," ungkapnya.
"Sekarang, siapapun yang tugas di depan, kita pakaikan APD seadanya. Bayangkan, berapa budget yang harus dikeluarkan di luar anggaran rutin. Kita ini RS swasta, kecil pula, tapi utang BPJS saja sejauh ini tidak dibayar-bayar," keluh Sagiran.
Pihaknya pun sebenarnya sempat meminta APD pada dinas kesehatan. Tetapi, setelah mengantre, jawaban yang didapat adalah, APD hanya diperuntukkan bagi rumah sakit rujukan.
Sehingga, petugasnya dipaksa pulang dengan tangan hampa, tanpa APD.
• BREAKING NEWS : APD di Gudang BPBD DIY Bukan Mangkrak Melainkan Stok
"Pemerintah seharusnya mikir, APD itu dibutuhkan oleh semua level faskes (fasilitas kesehatan). Kok ini malah dibilang APD hanya untuk rumah sakit rujukan. Saya mangkel betul. Tidak boleh begitu, pemerintah harus tanggung jawab," tegasnya.
"Harusnya semua pihak sportif, risiko harus dipikirkan oleh pemerintah. Ini tugas kemanusiaan, kita kan tidak bisa membatasi pelayanan," pungkas Sagiran. (*/TRIBUNJOGJA.COM)