Kecamatan Depok Terbanyak Kasus DBD

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman mencatat jumlah kasus demam berdarah dengue (DBD) hingga November 2019 mencapai 692 kasus.

Dari jumlah tersebut, satu pasien meninggal dunia.

Maka dari itu, untuk mencegah meningkatnya kasus DBD dan memutus rantai penularan DBD, Dinkes mengeluarkan surat edaran berupa imbauan agar menggalakkan jumantik dan optimalisasi PSN di tingkat masyarakat.

Terlebih di tahun 2019 ini merupakan siklus empat tahunan DBD di mana jumlah kasus diprediksi meningkat.

• Dinkes Sleman Pastikan Stok Obat Mencukupi bagi Pasien DBD

Kepala Dinkes Sleman Joko Hastaryo mengatakan kasus DBD terbanyak di Sleman adalah di kecamatan yang beririsan dengan kota yakni di Kecamatan Depok, kemudian diikuti Gamping, dan Mlati.

Menurutnya, tingginya jumlah kasus di Kecamatan Depok dipengaruhi oleh kepadatan penduduk.

Selain itu, Joko menyebut pemberantasan sarang nyamuk (PAN) di Depok yang tidak optimal.

"Karena banyak rumah yang tidak ditempati, itu menjadi penyebab," ujarnya.

Namun demikian, Joko mengungkapkan bahwa ada kesulitan untuk membedakan asal nyamuk Aedes Aegypti yang menyerang warga Sleman itu.

Yang dipertanyakan adalah, apakah nyamuk itu menyerang dari Sleman atau luar Sleman.

Menurutnya, bisa saja pasien terkena DBD saat ia tidak berada di Sleman, namun diagnosis DBD setelah ia berobat di rumah sakit Sleman.

• Antisipasi Penyebaran DBD, Dinkes Sleman Keluarkan Surat Edaran

"Karena aktivitas orang Sleman juga tidak hanya terpusat di Sleman saja. Dia juga bekerja di luar Sleman. Sehingga kalau ada yang positif (DBD) kami lakukan penyelidikan di tempat dia tinggal atau beraktivitas," ungkapnya.

Lebih lanjut, Joko juga menyoal proyek penyebaran nyamuk Wolbachia di salah satu desa di Kecamatan Gamping, menurutnya program tersebut cukup efektif dalam mengurangi kasus DBD.

Namun sebagai proyek riset pencontohan, uji dan penerapannya belum dilakukan di tempat lain.

"Harus ada uji, setelah itu dilaporkan ke Kementerian Kesehatan. Hasilnya seperti ini, seperti itu, baru Kemenkes uji di beberapa wilayah. Harus ada tahapan seperti itu," paparnya.(TRIBUNJOGJA.COM)