Tiga Perusahaan Lokal Ikut Lelang Tender Bus dari Kementrian Perhubungan

Laporan Reporter Tribun Jogja, Agung Ismiyanto

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sedikitnya tiga perusahaan yang bergerak dalam bidang tranportasi siap untuk mengikuti lelang proyek operator bus yang akan melayani tiga kecamatan di Kabupaten Sleman tahun 2020 mendatang.

Dinas Perhubungan (Dishub) menyebut konsekuensi untuk perusahaan yang memenangkan tender ini cukup berat lantaran harus memiliki modal operasional selama tiga bulan.

“Ada tiga perusahaan transportasi yang akan mengikuti lelang tender ini. Yakni, PT AMI, PT JTT dan Koperasi Niko,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Angkutan Dinas Perhubungan DIY, Sumariyoto, Rabu (18/12/2019).

• Jamin Kesesuaian Tarif Bus Ekonomi, UPT Giwangan Akan Pantau Tarif Selama Nataru

Dia menyampaikan tiga perusahaan ini memang telah memiliki pengalaman di bidang transportasi.

Untuk koperasi Niko adalah koperasi yang melayani angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) di wilayah Sleman.

“Baru tiga perusahaan yang mengikuti lelang tender ini. Ini karena memang konsekuensinya cukup berat. Jadi masing-masing perusahaan ini harus punya modal terlebih dahulu,” urai Sumariyoto.

Menurutnya, modal ini harus dimiliki karena selama tiga bulan operasional ini baru cair.

Perusahaan yang akan menjadi pemenang tender ini nantinya baru bisa mengklaimkan ke pemerintah pusat terkait dengan dana biaya operasional kendaraan (BOK).

• 28 Bus Bantuan Kementerian Perhubungan Akan Layani 3 Kecamatan di Sleman

Pihak Pemda DIY pun berharap agar load factor dari bus ini bisa sesuai dengan target dan bisa menutup biaya operasional.

Adapun untuk pehitungan global dari bantuan operasional ini dianggarkan sekira Rp 50 miliar.

Tak hanya Yogya ada empat wilayah lain yang akan mendapatkan bantuan ini.

“Perkiraan global untuk lima kota ini adalah Rp 250 miliar atau masing-masing kota 50 miliar. Tapi, dari hasil kajian tidak bisa langsung saklek, hal ini tergantung kebutuhan. Dari studi yang akan dilayani kemudian dihitung, dengan headway maksimal 15 menit ada kebutuhan 28 unit bus, tetapi anggaranya tidak sampai Rp 50 miliar,” ujarnya.

Sumariyoto menyampaikan, di dalam biaya operasional kendaraan ini sudah ada unsur untuk sumber daya manusia, BBM hingga perawatan.

Pihaknya juga memperhitungkan jika bantuan tersebut tidak mungkin hanya setahun karena tidak akan bisa menutup investasi yang sudah dikeluarkan perusahaan.