Kota Yogya

Pemkot Yogya dan DPRD Masih Godok Perda Perubahan Nomenklatur Kelembagaan

Kalangan dewan dan Pemkot Yogyakarta masih membahas proses penyelesaian peraturan daerah (Perda) perubahan nomenklatur kelembagaan.

Pemkot Yogya dan DPRD Masih Godok Perda Perubahan Nomenklatur Kelembagaan
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kota Yogya 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kalangan dewan dan Pemkot Yogyakarta masih membahas proses penyelesaian peraturan daerah (Perda) perubahan nomenklatur kelembagaan yang akan mulai diterapkan pada awal tahun depan dan sesuai dengan Perda keistimewaan.

Ditargetkan, Perda itu akan rampung pada bulan ini dan hanya akan mengatur tentang perubahan nomenklatur penyebutan kelembagaan dari sejumlah instansi di lingkungan Pemkot Yogya agar sesuai dengan Perda Keistimewaan.

Anggota komisi A DPRD Kota Yogya, M Fauzan menyebut, pada saat proses pembahasan lalu ada sejumlah daftar inventarisasi masalah (DIM) yang diajukan pihaknya kepada Pemkot untuk dikaji ulang. Ditambah lagi, pihaknya juga masih menunggu materi tambahan berupa muatan lokal dari Pemda DIY untuk dimasukkan dalam Perda itu.

Berikut Perubahan Nomenklatur Jabatan untuk Desa dan Kecamatan di DIY

"Masih proses pembahasan. Besok setelah pembukaan masa sidang, pembahasan akan kami lanjutkan kembali. Ada materi terkait keistimewaan Jogja yang panduannya masih disusun oleh Pemda DIY," kata Politisi PKS itu, Rabu (4/12/2019).

Sementara, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogya, Sarwanto menjelaskan, setelah pembahasan Perda rampung pihaknya juga akan menyampaikan materi Perda untuk dapat dievaluasi oleh Gubernur.

Adapun nomenklatur penyebutan kelembagaan yang mengalami perubahan di antaranya yakni kecamatan menjadi kemantren, Dinas Kebudayaan menjadi Kundha Kabudayan, dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menjadi Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana.

Pada instansi kemantren, beberapa nama jabatan juga akan diubah penyebutannya.

Camat akan diganti menjadi mantri pamong praja, sekretaris kecamatan menjadi mantri anom, seksi pemerintahan menjadi jawatan praja, seksi ketentraman menjadi jawatan keamanan, seksi perekonomian menjadi jawatan kemakmuran, seksi kesmas menjadi jawatan sosial, dan seksi pelayanan umum menjadi jawatan umum.

Benarkah Polusi Udara Merusak Mata?

“Dari sisi tupoksi hampir sama semuanya. Namun ada beberapa tambahan seperti jawatan projo yang juga melakukan koordinasi pemantauan urusan keistimewaan di bidang tata ruang dan itu sudah kita atur," jelas Sarwanto.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetaru) Kota Yogya, Hari Setyowacono mengatakan, perubahan nomenklatur itu juga akan berpengaruh terhadap penggunaan dana keistimewaan (Danais) di lingkup instansi tersebut.

Dia menyebut, pada tahun depan mekanisme anggaran Danais akan menjadi bantuan khusus keuangan (BKK).

"Nanti jelas ada beberapa pengguna anggaran yang tadi di tingkat provinsi akan melimpah ke kabupaten/kota," imbuhnya.

Namun demikian, tugas dan fungsi Dispetaru dikatakan dia masih tetap sama yakni berupa pelayanan inventaris tanah, sengketa, dan juga melakukan sertifikasi. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Yosef Leon Pinsker
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved