Yogyakarta

KONI DIY Gelar Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Porda

Rapat evaluasi itu digelar untuk mendapatkan masukan dan saran demi pembenahan kualitas Porda DIY 2021 mendatang yang akan digelar di Kabupaten Sleman

KONI DIY Gelar Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Porda
istimewa
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DIY menggelar rapat evaluasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah (Porda) DIY 2019 yang digelar di Kantor KONI DIY, Senin (2/12/2019). 

TRIBUNJOGJA.COM - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DIY menggelar rapat evaluasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah (Porda) DIY 2019 yang digelar di Kantor KONI DIY, Senin (2/12/2019).

Rapat evaluasi itu digelar untuk mendapatkan masukan dan saran demi pembenahan kualitas Porda DIY 2021 mendatang yang akan digelar di Kabupaten Sleman.

Ketua Umum KONI DIY, Djoko Pekik Irianto mengatakan, kegiatan yang turut dihadiri Ketua KONI Kota/ Kabupaten se-DIY merupakan agenda penting untuk pelaksanaan Porda ke depannya.

"Kegiatan ini merupakan evaluasi awal terhadap penyelenggaraan Porda DIY 2019 dan kita undang KONI Kabupaten/ Kota dan semua ketum datang. Kita beri kesempatan untuk sampaikan uneg-uneg, gagasan dan sebagainya tentang Porda yang sudah berlalu, baik pelaksanaan, persiapan, pembukaan, serta penutupan," kata Djoko Pekik Irianto.

KONI Kota Yogya Gelar Rapat Kerja, Bahas Program Kerja 2020

Lebih lanjut, Djoko Pekik merangkum ada beberapa hal yang dikritisi oleh KONI Kabupaten dan Kota.

"Pertama, terkait dengan waktu penyelenggaraan yang lama, bahkan sampai 50 hari, Itu merupakan satu hal yang menguras tenaga dan waktu. Kemudian ada saran kembali ke ide dasar penyelenggaraan Porda yakni dalam rangka menyambut Haornas. Jadi kembali ke September tanpa ikuti hari besar apapun, baik itu hari jadi dan sebagainya," kata Djoko Pekik.

Selain itu, beberapa hal lain yang menjadi catatannya pada pertemuan tersebut yakni mengenai regulasi, dimana antara pedoman umum dan pedoman khusus yang harus disinkronkan.

Dalam hal ini turut mencakup mengenai regulasi mutasi yang harus lebih tegas.

"Kemudian penegakan aturan mutasi ini perlu untuk Porda yang akan datang serta nanti pelaksanaan perlu ditegakkan sesuai aturan," ujarnya.

UNBOXING KULINER: Snack Hits Super Ekonomis di Jogja

Berikutnya yakni terkait sistem, baik itu pendaftaran peserta, kontrol terhadap panitia pelaksana maupun peran pemandu bakat untuk menggaet atlet-atlet berbakat.

Terakhir yakni terkait teknis pelaksanaan, baik itu kesiapan tim medis, sarana prasana maupun juga obyektifitas tim juri yang masih mendapat sorotan.

"Obyektifitas penjurian, mungkin hampir setiap event pasti ditanyakan oleh peserta koni Kabupaten/ Kota. Itu jadi catatan kita, meski sebetulnya sudah yakin masing-masing pengda panpel jurinya se-objektif mungkin," kata Djoko.

"Setiap pengda panpel pasti berusaha netral bahkan juri diambil dari luar daerah. Tapi ada saja kritik lantaran dinilai masih belum obyektif. Jadi itu kita kawal untuk yang subyektif dan riskan akan kita damping untuk bisa dapat juri yang obyektif," pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Almurfi Syofyan
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved