Jawa

Bantu Raih WTP, GTT dan PTT Non K-2 Terima Dana Kesejahteraan 

Tentang tuntutan SK pengangkatan dari Bupati Klaten untuk GTT dan PTT non K-2 di Klaten, kata Slamet Riyadi, bahwa hal itu yang menjadi tuntutan utama

Bantu Raih WTP, GTT dan PTT Non K-2 Terima Dana Kesejahteraan 
Dok Pemkab Klaten
Pertemuan antara Bupati Klaten Sri Mulyani dengan GTT dan PTT non K-2 yang diadakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Klaten, Senin, 25 November 2019 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Victor Mahrizal

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Bupati Klaten Sri Mulyani memberikan dana kesejahteraan  untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) non Kategori (K-2). Jumlah GTT dan PTT non K-2 yang akan menerima dana kesejahteraan sebanyak 3.097 orang. 

Hal ini karena mereka dinilai telah berhasil membantu Pemkab Klaten dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)  Tahun Anggaran (TA) 2018 sehingga berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Bupati Klaten Sri Mulyani menjelaskan, dana kesejahteraan untuk GTT dan PTT non K-2 pertama akan diserahkan pada Desember 2019 dengan dana dari APBD Perubahan 2019 jumlahnya senilai Rp 9,4 miliar.

Dana kesejahteraan untuk GTT dan PTT non K-2 berdasarkan masa kerja masing-masing masa kerja 1 sampai 5 tahun menerima Rp1.200.000, 5 sampai 10 tahun Rp 1.500.000 dan masa kerja di atas 10 tahun menerima Rp 1.800.000. 

Bupati Klaten Serahkan Motor Dinas NMAX untuk 401 Kades dan Lurah

Kemudian untuk tahun 2020, kata Bupati Klaten Sri Mulyani, GTT dan PTT non K-2 juga akan mendapatkan dana kesejahteraan dua kali yakni melalui APBD murni tahun 2020 dan APBD Perubahan 2020 dan jumlahnya semoga bisa lebih besar lagi. 

"Dana kesejahteraan diberikan kepada GTT dan PTT non K-2 karena mereka telah mengabdi untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Klaten serta ikut membantu mengelola dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) maupun administrasi sekolah lainnya," kata Sri Mulyani.

Menanggapi tuntutan GTT dan PTT non K-2 agar diberikan Surat Keputusan (SK) dari Bupati Klaten, menurut Sri Mulyani, hal tersebut masih akan dikaji terlebih dahulu oleh Sekda Klaten Jaka Sawaldi dan Kepala OPD terkait lainnya. 

Sehingga semuanya mempunyai dasar hukum yang kuat dan jika harus dikeluarkan SK Bupati untuk pengangkatan GTT dan PTT Non K-2, tidak menyalahi peraturan yang berlaku. 

Slamet Riyadi guru SDN 1 Jiwo, Kecamatan Wedi selaku koordinator GTT dan PTT non K-2 pada acara tersebut mengatakan, GTT dan PTT non K-2 yang ikut pertemuan sebanyak 205 orang.

Halaman
12
Penulis: vim
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved