Breaking News:

Yogyakarta

Konversi Becak Motor Jadi Becak Kayuh Bertenaga Alternatif Dapat Lampu Hijau

Pemda DIY pun saat ini tengah mendiskusikan langkah selanjutnya untuk konversi becak motor menjadi becak kayuh dengan penguat tenaga alternatif.

Penulis: Agung Ismiyanto | Editor: Ari Nugroho
TRIBUNJOGJA.COM / Agung Ismiyanto
Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional (Dalops) Dishub DIY, Hari Agus Triyono 

Poros (gandar) roda depan tidak menggunakan dari bahan besi beton bangunan.

Pengereman, sistem pengereman tidak boleh dimodifikasi yang dapat menurunkan efektifitas pengereman, modifikasi sistem pengereman harus mempertimbangkan efektivitas pengeremanan dan juga aksesibilitas pengereman oleh pengayuh becak.

Sementara itu, motor listrik (Traksi Daya Tambahan), motor listrik yang digunakan tidak boleh lebih dari 1,5 kW, ketika becak dikayuh (tanpa daya listrik), motor listrik tidak boleh ikut berputar, berbagai type motor listrik diijinkan untuk sistem penggerak becak listrik, seperti BLCD, DC, dil, berbagai bentuk motor listrik diijinkan untuk digunakan untuk sistem becak listrik, seperti hub type, motor listrik konvesional, mid-drive motor, tegangan nominal maksimal motor listrik tidak lebih dari 60 V, motor listrik harus terlindung dari pecikan api dan air hujan.

“Itu beberapa persyaratan yang dilampirkan. Yang paling penting adalah kecapatan tidak lebih dari 18 hingga 20 kilometer per jam. Untuk kondisi jalan di Yogya pun memang harus pelan karena kawasan wisata,” jelasnya.

Dishub DIY Tunggu Legalitas Becak Listrik

Untuk regulasi ini berdasarkan atas UU nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan.

Pemerintah daerah pun dapat menentukan wilayah operasinya diatur dengan peraturan daerah disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.

“Sejauh ini, kami masih akan berkoordinasi dengan pimpinan terkait mekanismenya. Kami belum bisa jawab banyak karena masih harus Laporan TAPD,” ujar Agus.

Untuk penerapan becak tersebut dimungkinkan baru bisa dilaksanakan pada tahun 2021 mendatang.

Hal ini karena masih harus menunggu payung hukumnya seperti apa.

Termasuk beberapa mekanisme yang harus dipelajari agar tidak melanggar aturan. (TRIBUNJOGJA.COM)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved