Sleman

KPU Sleman Bersurat ke Pemkab Sleman untuk Menaikan Honor Adhoc

Honor ad hoc saat pilkada 2020 bakal naik sesuai dengan surat Kementerian Keuangan nomor S-735/MK.02/2019.

KPU Sleman Bersurat ke Pemkab Sleman untuk Menaikan Honor Adhoc
Tribun Jogja/Alexander Ermando
Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi 

TRIBUNJOGJA.COM - Honor ad hoc saat pilkada 2020 bakal naik sesuai dengan surat Kementerian Keuangan nomor S-735/MK.02/2019.

Namun rencana ini baru keluar setelah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah ditandatangani.

Adhoc yang dimaksud seperti Panitia Pengawas Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Perihal tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman Trapsi Haryadi mengatakan saat ini pihaknya tengah menyisir anggaran untuk Pilkada 2020 mendatang.

Jelang Pilkada 2020, KPU Bantul Akan Bentuk Badan Adhoc pada Januari 2020 Mendatang

Sebelumnya anggaran yang diajukan sebesar Rp 42 miliar, dan disetujui melalui penandatanganan NPHD sebesar Rp 25,1 miliar.

Ia sebenarnya sudah mengetahui akan adanya kenaikan honor untuk Adhoc sebelum penandatanganan NHPD 30 September 2019.

Namun saat itu belum ada dasar yang pasti.

KPU Sleman pun tidak bisa berbuat banyak.

"Sedangkan surat dari Kemenkeu RI baru kami terima akhir Oktober sehingga kami harapkan bisa disesuaikan sesuai kemampuan daerah," ujarnya.

Saat ini pihaknya telah bersurat ke Pemkab Sleman, terkait apakah Pemkab Sleman bisa menaikkan honor Adhoc, atau berapa persen Pemkab Sleman bisa menaikkan honor Adhoc.

KPU Sleman Evaluasi Tata Kerja Adhoc

Halaman
12
Penulis: Santo Ari
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved