Pendidikan

Doktor Ilmu Hukum UII Rekomendasikan UU Keperawatan Direvisi

Perawat merupakan tenaga kesehatan dengan jumlah terbanyak berperan besar dalam menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Doktor Ilmu Hukum UII Rekomendasikan UU Keperawatan Direvisi
Istimewa
Dr Edy Wijayanti SE MKes saat ujian promosi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) di Ruang Auditorium UII Kampus Cik Di Tiro, Sabtu (6/11/2019) 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Perawat merupakan tenaga kesehatan dengan jumlah terbanyak berperan besar dalam menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Namun demikian, profesi perawat masih rawan terkena jeratan hukum dalam menjalankan tugasnya.

Hal itu diungkapkan oleh Pakar Hukum Kesehatan, Dr Edy Wijayanti SE MKes saat ujian promosi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) di Ruang Auditorium UII Kampus Cik Di Tiro, Sabtu (6/11/2019)

Edy menyoroti Pasal 32 UU Keperawatan yang berpotensi disalahtafsirkan sehingga mengakibatkan banyak terjadi kasus hukum pada perawat.

Ia menyebutkan beberapa kasus hukum yang terjadi, diantaranya kasus perawat Mutia di Aceh yang divonis satu tahun penjara karena salah memberikan transfusi darah dan kasus lainnya yang dialami perawat di berbagai daerah.

Keluarga Korban Klitih Sulit Bayar Biaya Perawatan, RSUP Dr Sardjito : Biaya Perawatan Bisa Dicicil

“Kasus-kasus tersebut terjadi karena pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 membagi wewenang perawat menjadi wewenang delegasi dan wewenang mandat namun tidak memberikan penjelasan lebih lanjut kriteria wewenang tersebut,” ujarnya.

Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Yogyakarta bagian hukum ini menjelaskan, tenaga medis memiliki kewenangan membuat keputusan medis yang menjadi satu rangkaian utuh dengan pelaksanaan tindakan medis, sehingga seharusnya tanggung jawab penuh tetap ada pada tenaga medis.

Pada saat kewenangan tersebut didelegasikan kepada perawat, maka perawat hanya membantu pelaksanaan tindakan medis.

Ia mengatakan, perawat bukanlah subyek yang secara keilmuan medis mampu membuat keputusan tindakan medis, tidak mampu memprediksi proses dan hasil tindakan medis apalagi mempertanggungjawabkan akibat dari tindakan medis tersebut.

Peneliti FMIPA UGM Kembangkan Madeena untuk Diagnosa Medis

“Makna delegasi adalah tanggung jawab melimpah kepada penerima delegasi. Seharusnya kelalaian yang timbul dari pelaksanaan intervensi medis yang bersumber dari medical science maka sepenuhnya dibawah kontrol tenaga medis yang memiliki keilmuan medis,” jelas Edy.

Halaman
12
Penulis: Noristera Pawestri
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved