Pendidikan

Doktor Ilmu Hukum UII Rekomendasikan UU Keperawatan Direvisi

Perawat merupakan tenaga kesehatan dengan jumlah terbanyak berperan besar dalam menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Doktor Ilmu Hukum UII Rekomendasikan UU Keperawatan Direvisi
Istimewa
Dr Edy Wijayanti SE MKes saat ujian promosi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) di Ruang Auditorium UII Kampus Cik Di Tiro, Sabtu (6/11/2019) 

Gambaran benturan kewenangan yang ada dalam UU Keperawatan menurutnya menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan karena pada keputusan medis atau subyek hukum adalah tenaga medis.

Sedangkan pada pelaksanaan tindakan medis subyek hukum adalah perawat.

Dalam disertasinya yang berjudul ‘Wewenang dan Tanggung Jawab Praktik Keperawatan Dalam Kerangka Pelimpahan Kewenangan  Tenaga Medis’, ia membahas tumpang tindih pengaturan praktik keperawatan dalam kerangka pelimpahan kewenangan tenaga medis

"Sebenarnya ilmu hukum menyediakan upaya hukum yang disebut konstruksi hukum untuk mempertautkan sistem formil dengan sistem materiil hukum," kata dia

Dalam desertasinya, Edy menyampaikan rekomendasi yaitu perlu dilakukan gugatan hukum pada pasal 32 UU Keperawatan sehingga pelimpahan kewenangan menjadi jelas, terang dan merupakan norma baru.

Pengakuan Pemain Jathilan Jika Kesurupan Makan Beling dan Penjelasannya Secara Medis

Menurutnya, perlu segera dibentuk Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang pelimpahan kewenangan tenaga medis kepada perawat sebagai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan  bagi tenaga medis dan perawat.

Selain itu perlu dilakukan legislative review dengan model omnibus law yang didalamnya memuat beberapa peraturan hal yang sama tapi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda untuk dijadikan satu dalam sebuah undang-undang payung.

“Dan penyelesaiaian sengketa kesehatan harus diawali dengan peniaian kriteria kelalian oleh komite etik dan hukum di fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi data awal dan bahan untuk kemudian diselesaikan melalui mediasi (non litigasi) terlebih dahulu oleh semacam badan penyelesaisan sengketa kesehatan yang ditetapkan dengan UU sebelum menlangkah untuk menyelesaiakan melalui jalur pengadilan (litigasi),” kata dia.

Edy dinyatakan lulus dengan IP 3,60. Ia merupakan Doktor ke-89 dengan sistem pembelajaran terstruktur pada program studi doktor ilmu hukum FH UII dan doktor yang ke 153 pada UII.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Noristera Pawestri
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved