Komisi A Dorong Redesain APBD Untuk Tanggap Darurat dan Siaga Darurat Kekeringan Tahun 2020

Laporan Reporter Tribun Jogja, Agung Ismiyanto

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kalangan legislatif mendorong adanya redesain pada APBD Logistik untuk anggaran tanggap darurat dan siaga darurat kekeringan pada tahun 2020.

Komisi A juga merekomendasikan agar pemda wajib menyediakan sumber air minum dan air bersih, khususnya bagi warga terdampak.

• Siapkan Dokumen, Ini Jadwal Resmi CPNS dari Oktober 2019 hingga April 2020

“Kami (Komisi A DPRD DIY) mendesak pemerintah daerah DIY melakukan percepatan, konsolidasi, dan koordinasi untuk penanganan bencana kekeringan di empat kabupaten DIY. Termasuk, merekomendasikan melakukan re-desain APBD logistik pada 2020 untuk anggaran tanggap darurat dan siaga darurat,” ujar Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, usai rakor bersama BPBD dan BMKG serta instansi terkait, di ruang lobi gedung DPRD DIY, Kamis (17/10/2019).

• Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto: Pemda DIY Wajib Sediakan Air Bagi Warga Terdampak Kekeringan

Eko menjelaskan, hingga 11 Oktober 2019, Pemda DIY telah mengalokasikan 47,668 juta liter air untuk dibagikan kepada warga terdampak kekeringan.

Pihaknya juga mengapresiasi pihak masyarakat maupun swasta yang selama ini juga telah menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah yang mengalami kekeringan.

Secara keseluruhan, wilayah DIY yang terdampak kekeringan berada di empat kabupaten meliputi 39 kecamatan di 111 desa.

Khusus untuk lahan pertanian ada di 26 kecamatan dengan luasan 6.208,5 hektare. Dari luasan terdampak tersebut, yang puso mencapai 2.921,5 hektare.

Dari luasan lahan puso tersebut, yang mengalami rusak berat 193,5 hektare, rusak sedang 855 hektare, dan rusak ringan 2.268,5 hektare.

Eko menjelaskan, mencermati luasan lahan terdampak kekeringan itu bisa disimpulkan telah terjadi penurunan kuantitas maupun kualitas produksi pertanian di DIY.

• Dokumentasi Memilukan Bencana Kelaparan Terparah di Dunia Akibat Kekeringan

"Di sektor pertanian, kami merekomendasikan pemda melakukan upaya penyelamatan produksi pertanian termasuk penyediaan air untuk pertaniab" tutur Eko didampingi Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi A, Suwardi (Golkar) dan Retno Sudiyanti (Gerindra).

Suplai Pangan

Rekomendasi lain, ujarnya, Pemda hendaknya menyiapkan ketahanan pangan sehingga tak mengganggu suplai pangan di DIY.

• Siapkan Dokumen, Ini Jadwal Resmi CPNS dari Oktober 2019 hingga April 2020

Pemda juga harus memfasilitasi atau mengkonsolidasikan bantuan masyarakat maupun pihak swasta di bawah koordinasi BPBD di masing-masing kabupaten agar diketahui peta bencana kekeringan secara tepat dan ada pemerataan bantuan.

"Komisi A juga meminta kepada pemda untuk melakukan pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke fungsi yang lain. Hal ini karena alih fungsi lahan pertanian ke fungsi yang lain mencapai 250 hektare per tahun,” paparnya.

Komisi A dalam waktu dekat akan meninjau ke wilayah terdampak kekeringan di Kulonprogo. (TRIBUNJOGJA.COM)