Kota Yogya

BREAKING NEWS : Kepala DPUPKP Kota Yogyakarta Jadi Saksi KPK

Kepala DPUPKP Kota Yogyakarta dipanggil KPK sebagai saksi kasus dugaan suap proyek Salurah Air Hujan (SAH) Supomo di Kota Yogyakarta, Rabu (11/9/2019)

BREAKING NEWS : Kepala DPUPKP Kota Yogyakarta Jadi Saksi KPK
TRIBUNJOGJA.COM / Kurniatul Hidayah
Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta Agus Tri Haryono dipanggil KPK sebagai saksi kasus dugaan suap proyek Salurah Air Hujan (SAH) Supomo di Kota Yogyakarta, Rabu (11/9/2019).

Menanggapi pemanggilan tersebut, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan bahwa benar Agus Tri Haryono ke Jakarta untuk menjadi saksi kasus tersebut.

"Yang dipanggil cuma Pak Agus karena dia sebagai kepala dinasnya," ujarnya saat ditemui Tribunjogja.com seusai mengisi acara di RS Pratama, Rabu (11/9/2019).

Palette X Wardah: Tutorial Make Up ke Kondangan yang Antiribet

Heroe menegaskan bahwa sudah menjadi kewajiban pihaknya untuk memberikan informasi ke KPK.

"Kita ikuti karena ini jadi bagian dari pemeriksaan terkait kesaksian-kesaksian. Prinsipnya ini sudah kasus sudah jalan. kemudian kpk memerlukan informasi terkait persoalannya. Karena sebagian persoalannya ada di DPUPKP dan mereka akan memberikan informasi yang mereka ketahui," bebernya.

Ia menambahkan, bahwa saat ini tak hanya Agus yang berada di Jakarta namun juga beberapa orang dari DPUPKP.

Hal ini lantaran Pemkot Yogyakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh DPUPKP, juga mencari jalan keluar terkait proyek SAH Supomo yang mangkrak pasca kejadian OTT yang melibatkan kontraktor serta dua jaksa.

KPK: Kami Masih Dalami Peranan ASN Pemkot Yogya Dalam Kasus OTT Suap Jaksa

"Pak Agus akan minta informasi dan advice. Pemkot berharap masih bisa melanjutkan entah dengan pemutusan (dengan kontraktor lama), kemudian kita bisa melanjutkan dengan lelang atau penunjukan. Ke Jakarta dalam rangka konsultasi baik dengan KPK dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) apa yang bisa kita lakukan," terang Heroe.

Saat ini, ia menyebut bahwa proyek tersebut masih dibiarkan sesuai keadaan yang ada.

"Karena menunggu kesamaan. Jangan sampai kita niatnya ingin tidak ada dampak di masyarakat tapi nanti (KPK) tidak berkenan," ujarnya.

Selanjutnya, Heroe berharap sepulangnya dari Jakarta, tim DPUPKP Kota Yogyakarta bisa membawa kejelasan mengenai proyek SAH Supomo.

"Apakah kita berhenti tapi itu merugikan masyarakat, atau kita hanya bisa menutup saja, atau kita melanjutkan," pungkasnya.(*)

Penulis: kur
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved