Yogyakarta

JCW Desak Presiden Tolak RUU KPK

Rencana Revisi undang-undang KPK yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat menuai beragam penolakan di masyarakat.

JCW Desak Presiden Tolak RUU KPK
Tribun Jogja/ Wahyu Setiawan Nugroho
Baharuddin Kamba Koordinator Forpi Kota Yogyakarta saat ditemui TribunJogja.com, Senin (17/6/2019) 

TRIBUNJOGJA.COM - Rencana Revisi undang-undang KPK yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat menuai beragam penolakan di masyarakat.

Jogja Corruption Watch (JCW) bahkan mendesak Presiden Jokowi untuk menolak tegas terhadap revisi undang-undang lembaga anti-rasuah itu.

Koordinator Pengurus Harian (KPH) JCW, Baharuddin Kamba mengatakan kampanye pemberantasan korupsi jangan cuma lantang diteriakan pada saat kampanye saja.

Tetapi dibuktikan dengan tindakan.

7 Poin Penting RUU KPK yang Ditolak Forum Dekan Fakultas Hukum 40 Perguruan Tinggi Muhammadiyah

"Janji Jokowi dalam hal pemberantasan korupsi saat kampanye harus dibuktikan dengan menolak revisi UU KPK," kata Kamba, melalui keterangan tertulis, Selasa (10/9/2019)

Bukan hanya Presiden, Kamba juga menyoroti kinerja para anggota dewan yang ada di Senayan agar membuktikan janjinya pada saat kampanye soal komitmen pemberantasan korupsi.

Menurut dia, ini momentum bagi publik termasuk civitas akademi kampus yang ada di Yogyakarta, menagih janji Jokowi untuk menguatkan lembaga anti-rasuah itu dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ada sejumlah alasan mengapa JCW meminta Jokowi harus menolak revisi UU KPK.

Pertama, karena adanya pembentukan dewan pengawas yang mewajibkan bagi KPK meminta izin dalam melalukan penyadapan.

Menurut dia, adanya dewan pengawas di tubuh KPK tidak tepat.

Abraham Samad Soroti Keberadaan Dewan Pengawas dalam KPK

Selain itu, beberapa pasal krusial yang direvisi pada UU KPK adalah kewenangan penerbitan SP3 atau surat penghentian perkara.

Padahal, selama ini menurut dia publik mengetahui bahwa KPK tidak mengenal adanya SP3.

"Jika revisi UU KPK tetap dilakukan, maka pemberantasan korupsi berjalan mundur dan merupakan bentuk upaya nyata dari corruptor fight back," ungkap dia.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Ahmad Syarifudin
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved