Nasional

Abraham Samad Soroti Keberadaan Dewan Pengawas dalam KPK

Abraham Samad mengaku banyak bagian dari Revisi UU yang memang tidak diperlukan oleh KPK, seperti adanya Dewan Pengawas.

Abraham Samad Soroti Keberadaan Dewan Pengawas dalam KPK
TRIBUNJOGJA.COM / Siti Umaiyah
Mantan Ketua KPK, Abraham Samad saat menjadi narasumber di Diskusi Panel yang diadakan di Fakultas Hukum UGM pada Selasa (10/9/2019). 

TRIBUNJOGJA.COM - Mantan Ketua KPK, Abraham Samad menyoroti bahwa Revisi Undang-undang KPK merupakan salah satu bentuk pelemahan terhadap KPK.

Samad mengaku banyak bagian dari Revisi UU yang memang tidak diperlukan oleh KPK, seperti adanya Dewan Pengawas.

Samad mengaku Dewan Pengawas sebenarnya sangatlah tidak diperlukan oleh KPK, yang mana di internal KPK sudah ada Direktorat Pengawasan Internal yang bertugas mengawasi seluruh anggota KPK, termasuk juga para pimpinan KPK.

Palette X Wardah: Tutorial Make Up ke Kondangan yang Antiribet

"Dewan Pengawas itu ibarat makhluk yang tiba-tiba muncul dari langit, tiba-tiba mengawasi. Saya menolak sebagian Revisi UU KPK ada hal yang bukan hanya sekedar menguatkan, tapi melemahkan. Misalnya Dewan Pengawas," terangnya dalam Diskusi Panel yang diadakan di Fakultas Hukum UGM pada Selasa (10/9/2019).

Samad mengungkapkan, meskipun sebagai Ketua KPK, Samad memiliki pengalaman diperiksa oleh Direktorat Pengawasan Internal.

Menurutnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Internal tidak pandang bulu, baik dia anggota biasa maupun pimpinan KPK sekaligus.

Menurutnya, ketika nantinya dari Direktorat Pengawasan Internal meneggarai ada anggota KPK yang diduga melakukan pelanggaran, maka Direktorat Pengawasan Internal akan membentuk Dewan Etik yang khusus untuk memeriksa yang bersangkutan.

Abraham Samad Sebut KPK Tengah Hadapi Problem Pelemahan dari Luar dan Dalam

"Ada Direktorat Pengawasan Internal yang berfungsi mengawasi insan KPK tidak terkecuali Pimpinan KPK. Waktu saya jadi Pimpinan KPK sekretaris saya ditenggarai menyalahi etik, saya sebagai Pimpinan KPK diperiksa, bukan hanya Direktur Direktorat Pengawasan Internalnya saja yang memeriksa saya, tapi pegawainya juga ikut memeriksa saya," ungkapnya.

Berkenaan dengan mekanisme penyadapan yang juga akan direvisi karena ditakutkan KPK akan menyalahgunakan pekerjaannya, Samad mengungkapkan jika hal tersebut juga sama sekali tidak perlu dilakukan.

Samad menjelaskan dalam melakukan penyadapan, harus ada mekanisme yang harus dilalui dan tidak bisa secara serta-merta.

40 Perguruan Tinggi Muhammadiyah Sepakat Tolak Revisi UU KPK

Penyadapan menurutnya dimulai dari Satgas.

Ketika bisa dilakukan maka dinaikan ke Direktorat Penyidikan, kemudian ke Deputi Penindasan, baru sampai di tangan pimpinan KPK.

Di tangan Pimpinan KPK pun juga harus melalui persetujuan dari 5 Pimpinan yang ada.

"Kalau bicara penyadapan tidak seperti yang dikatakan oleh DPR, ada mekanismenya sebuah kasus kalau mau disadap. Ini melalui meja yang begitu tertata, sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Soal penyadapan tidak usah ditakutkan," katanya. (*)

Penulis: Siti Umaiyah
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved