Wacana Pemindahan Petambak Udang, Pemdes Banaran Belum Ditembusi Pemkab Kulonprogo

"Mustinya harus ada sosialisasi, dirembug dulu. Ngga bisa serta merta (pindah) karena ada etika untuk masuk wilayah orang lain," kata Haryanta.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kulon Progo, Sudarna mengatakan, pindah usaha ke Banaran bisa menjadi opsi alternatif yang paling memungkinkan bagi para petambak di selatan Bandara YIA itu.

Dengan pindah ke lokasi yang sesuai regulasi zonasi, diharapkan pemerintah lebih mudah dalam memberi fasilitasi bantuan dan pembinaannya.

Hal itu tidak mungkin dilakukan jika petambak menjalankan usaha di tempat yang ilegal.

• Wakil Bupati Kulon Progo : Budaya Merupakan Daya Tarik bagi Wisatawan Asing

"Persuasi terus kami lakukan kepada petambak sehingga mereka bisa segera mengosongkan tambaknya dan pindah usaha ke lokasi yang sesuai zona. Kami menawarkan solusi alternatif dengan pindah ke kawasan Trisik," kata Sudarna.

Pemkab Kulon Progo dalam hal ini telah mengeluarkan peringatan agar petambak segera mengosongkan lahan tersebut dan tidak menebar benih udang lagi.

Petambak yang sudah terlanjur menebar benih diberi waktu maksimal hingga Oktober 2019 untuk memanen udangnya dan setelah itu tak boleh tebar benih lagi.

Upaya penertiban akan dilakukan secara bertahap hingga batas waktunya tercapai dan seluruh tambak dikosongkan.

Seorang petambak udang di selatan Bandara YIA, Warinomeminta Pemkab memberi pendampingan jika ia dan rekan-rekannya diharuskan pindah lokasi budidaya ke Galur.

Pihaknya khawatir, jika harus pindah secara mandiri, ongkos produksi seperti sewa lahan akan membengkak karena sangat dimungkinkan warga setempat juga meminta harga tinggi.

"Solusi seperti ini juga harus dipikirkan, tidak hanya menyuruh kosongkan tambak," kata Warino.(*)