Kulon Progo

Warga Banaran Tuntut Penutupan Penambangan Sedot Pasir di Sungai Progo

Penambangan dengan penyedotan pasir itu disinyalir membuat lingkungan sekitarnya rusak dan juga mengganggu debit air sumur warga di sekitar lokasi pen

Warga Banaran Tuntut Penutupan Penambangan Sedot Pasir di Sungai Progo
TRIBUNJOGJA.COM / Singgih Wahyu
warga Banaran, Kecamatan Galur berunjuk rasa menuntut ditutupnya aktivitas penambangan pasir dengan mesin sedot di Sungai Progo karena merusak lingkungan. 

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Warga Desa Banaran, Kecamatan Galur, diresahkan oleh menjamurnya aktivitas penambangan pasir dengan mesin sedot di Sungai Progo.

Penambangan dengan penyedotan pasir itu disinyalir membuat lingkungan sekitarnya rusak dan juga mengganggu debit air sumur warga di sekitar lokasi penambangan.

Selain itu, menurut warga, jalan yang dilalui armada pengangkut hasil tambang juga mengalami kerusakan, saluran irigasi petanian jadi mampet, matinya objek wisata laguna Pantai Trisik, hingga pergeseran daerah aliran sungai (DAS) Progo ke arah barat atau mendekati kawasan permukiman.

Atas kondisi itu, seratusan warga Banaran lalu meluapkan kekesalannya dengan berunjuk rasa di depan kantor balai desa setempat, Senin (2/9/2019).

Kapolres Sleman: Korban Longsor Kali Boyong Baru Seminggu Jadi Penambang Pasir

Dalam tuntutannya, warga meminta Pemerintah Desa Banaran berani bersikap sekaligus bertanggungjawab atas munculnya kegiatan penambangan sedot pasir itu sejak awal 2019 serta menutupnya.

"Pergeseran DAS Progo ini mengakibatkan makam di tepi sungai rusak terendam air. JIka penyedotan pasir terus berlangsung, kami khawatir muncul rongga di bawah tanah dan membahayakan warga," kata Koordinator aksi, Agung Budi Prastawa, Senin (2/9/2019).

Aksi tersebut diikuti warga dari tiga pedukuhan di Banaran yakni Pedukuhan 1,2,dan 3.

Agung mengatakan, bukan tak mungkin warga akan menggelar aksi lagi dengan jumlah massa lebih besar jika Pemdes tak segera bersikap dan menghentikan aktivitas penyedotan pasir tersebut.

Warga dalam hal ini memberikan waktu satu bulan bagi Pemdes untuk menyelesaikan persoalannya.

"Kami akan menggelar aksi lebih besar lagi jika tidak segera ditutup,"kata Agung.

Halaman
12
Penulis: ing
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved