PPDB 2019 : Permasalahan-permasalahan Sistem Zonasi dan Solusi yang Ditawarkan

Sistem zonasi menimbulkan pro dan kontra berbagai kalangan masyarakat karena dalam pelaksanaannya ditemui berbagai masalah di lapangan

PPDB 2019 : Permasalahan-permasalahan Sistem Zonasi dan Solusi yang Ditawarkan
TRIBUNJOGJA.COM / Siti Umaiyah
Ratusan orangtua dan calon siswa SMA sedang mengantri pengambilan token di SMA N 8 Yogyakarta pada Kamis (20/6/2019). 

TRIBUNJOGJA.com - Penerapan sistem zonasi pada Pendaftaran Penerimaan Siswa Baru ( PPDB) 2019 mensyaratkan bahwa jarak dari rumah ke sekolah menjadi prioritas, bukan nilai rapor dan ujian nasional.

Sistem ini menimbulkan pro dan kontra berbagai kalangan masyarakat karena dalam pelaksanaannya ditemui berbagai masalah di lapangan.

Merespons hal itu, pengamat pendidikan Ahmad Rizali mengatakan, ada empat perbaikan yang perlu diperhatikan pemerintah terkait pelaksanaan sistem zonasi pada PPDB kali ini.

1. Sinkronisasi pusat - daerah

Menurut dia, belum banyak pihak yang mengerti tentang pelaksanaan sistem zonasi pada PPDB kali ini, termasuk para kepala daerah.

Maka dari itu, hal pertama yang harus diperbaiki yaitu mereka harus menyatukan visi bersama Kemendikbud sehingga bisa sejalan.

“Menyinkronkan visi Kemendikbud dengan sebagian provinsi, kabupaten atau kota,” ujar Ahmad saat dihubungi Kompas.com, Rabu (19/6/2019).

2. Perlunya clearing house

Hal kedua, yakni pemerintah pusat dan daerah belum menyatu dalam pelaksanaan sistem zonasi.

Dalam hal ini, pemerintah pusat adalah Kemendikbud, sedangkan pemerintah daerah yaitu kepala daerah di tingkat provinsi dan kota atau kabupaten.

Halaman
123
Editor: mon
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved