Tanggapan Presiden Jokowi soal Sistem Zonasi dalam Pendaftaran PPDB Online 2019, Banyak Masalah di Lapangan dan Harus Dievaluasi

TRIBUNJOGJA.COM - Permasalahan sistem zonasi PPDB online 2019 telah menuai protes. Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) pun mendapat banyak pertanyaan dari media terkait hal itu. 

Jokowi mengakui memang sistem zonasi dan pendaftaran PPDB masih harus dievaluasi karena banyak permasalahan di lapangan. 

• Sistem Zonasi PPDB 2019 Belum Dipahami Kepala Daerah, Pengamat Beri 4 Rekomendasi Perbaikan

Saat kunjungan di Gresik Jawa Timur, Kamis (20/6/2019), Presiden Jokowi pun memberikan komentar dan tanggapannya. 

Dikutip tribunjogja.com dari kompas.com, Presiden Joko Widodo mengatakan agar masalah sistem zonasi PPDB ditanyakan langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Muhadjir Effendy.

Ia mengakui bahwa saat ini memang masih banyak masalah di lapangan terkait sistem zonasi dan PPDB yang canangkan pemerintah.

"Tanyakan pada Menteri Pendidikan. Memang di lapangan banyak masalah yang perlu dievaluasi, tapi tanyakan kepada Menteri Pendidikan," kata Jokowi saat ditanyai awak media usai menyerahkan 3.200 sertifikat di GOR Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur, Kamis (20/6/2019).

Jokowi tidak menutupi bahwa memang banyak permasalahan yang perlu dievaluasi dari penerapan sistem zonasi di PPDB pada tahun ajaran kali ini dibanding dengan sebelumnya.

Sebelumnya, Muhadjir sudah sempat menjelaskan alasan dipilihnya sistem zonasi PPDB untuk tahun ajaran kali ini, yakni harapan akan pemerataan pendidikan di Indonesia.

Namun, para wali murid di sejumlah daerah protes serta tidak menerima kehadiran sistem zonasi, lantaran dianggap merugikan dan tidak menghargai capaian akademik yang telah siswa dapatkan.

• Mahasiswa Fisipol UGM Bisa Sarapan Gratis Sebelum Ujian Semester

Selain itu, sistem zonasi PPDB juga dianggap memiliki sejumlah kejanggalan.

Salah satunya lokasi rumah siswa pendaftar yang berada di Samudera Hindia. Hal ini ditemukan panitia PPDB SMPN 3 Tulungagung.

Dari data azimut yang diserahkan, ternyata jarak rumah siswa ke sekolah ada yang tidak masuk akal.

Saat dimasukkan ke dalam sistem, rumah pendaftar itu jaraknya yang mencapai 5.000 kilometer dan 11.000 kilometer dari sekolah.

Kejanggalan lainnya, ditemukan siswa yang tinggal di 4 derajat lintang selatan dan lokasinya dekat di garis khatulistiwa di Pulau Kalimantan.

Untuk kejanggalan ini, panitia menduga kesalahan azimut ini dimungkinkan karena orangtua atau sekolah memotret rumah dengan aplikasi lain.

Foto harus diambil dengan aplikasi open camera sehingga ada data azimut garis lintang dan garis bujurnya.(*)

Poin penting PPDB

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi beserta jajarannya telah melaksanakan rapat koordinasi terkait dengan PPSDB sistem zonasi di Tanah Air.

Dalam rapat yang digelar pada Jumat (14/6/2019) yang lalu, ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Mendikbud terkait dengan penerapan PPDB sistem zonasi.

Berikut 9 poin penting terkait dengan sistem zonasi dan PPDB 2019 :

1. Zonasi tidak hanya untuk PPDB

Mendikbud menegaskan pendekatan zonasi tidak hanya digunakan untuk PPDB saja, tetapi juga untuk membenahi berbagai standar nasional pendidikan.

"Mulai dari kurikulum, sebaran guru, sebaran peserta didik, kemudian kualitas sarana prasarana. Semuanya nanti akan ditangani berbasis zonasi. Penerapan sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas sehingga diharapkan dapat mengatasi persoalan ketimpangan di masyarakat," ujarnya.

2. Redistribusi tenaga guru

Mendatang, redistribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan akan menggunakan pendekatan zonasi, hal ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan kualitas pendidikan.

Menurut Mendikbud, setiap sekolah harus mendapatkan guru-guru dengan kualitas yang sama baiknya.

Rotasi guru di dalam zona menjadi keniscayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang.

"Pemerataan guru diprioritaskan di dalam setiap zona itu. Apabila ternyata masih ada kekurangan, guru akan dirotasi antarzona. Rotasi guru antarkabupaten/kota baru dilakukan jika penyebaran guru benar-benar tidak imbang dan tidak ada guru dari dalam kabupaten itu yang tersedia untuk dirotasi," terangnya.

3. Sanksi Pemda pelanggar PPDB

Mendikbud menegaskan penerapan PPDB yang menyimpang dari Permendikbud tidak dibenarkan.

Sanksi akan diberikan sesuai peraturan yang berlaku, seperti teguran tertulis sampai dengan penyesuaian alokasi atau penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

4. Zonasi bersifat fleksibel

Kendati demikian, Mendikbud menyampaikan penetapan zona itu prinsipnya fleksibel dan melampaui batas-batas wilayah administratif.

Misalkan, dikarenakan kendala akses ataupun daya tampung sekolah, maka sangat dimungkinkan pelebaran zona sesuai situasi dan kondisi di lapangan.

Oleh karena itu, Kemendikbud tidak mengatur sampai detil sehingga pemerintah daerah dapat menyusun petunjuk teknis dengan lebih baik.

"Jadi, kalau memang daerah yang memang ada kondisi tertentu, cukup ada perjanjian kerja sama antar pemerintah daerah mengenai hal ini," ujarnya.

5. Tujuan kesetaraan dan keadilan

Pendekatan zonasi yang dimulai dari penerimaan siswa baru dimaksudkan memberikan akses lebih setara dan berkeadilan kepada peserta didik tanpa melihat latar belakang kemampuan ataupun perbedaan status sosial ekonomi.

"Karena pada dasarnya anak bangsa memiliki hak yang sama. Karena itu, tidak boleh ada diskriminasi, hak ekslusif, kompetisi yang berlebihan untuk mendapatkan layanan pemerintah. Sekolah negeri itu memproduksi layanan publik. Cirinya harus non excludable, non rivarly, dan non discrimination," ungkapnya.

6. Peran serta sekolah swasta

Dalam kesempatan sama, Mendikbud meminta ketegasan dinas pendidikan menindak sekolah swasta yang tidak memberikan layanan baik kepada siswa, khususnya yang terindikasi hanya beroperasi demi mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah.

"Kalau anak tidak mendapatkan pendidikan yang baik, yang menanggung bebannya bukan sekolahnya, tetapi negara dan masyarakat. Maka itu, saya mohon agar dinas pendidikan juga dapat memberikan perhatian dan pembinaan sekolah-sekolah swasta di wilayahnya," ujarnya.

"Semestinya, sekolah swasta bisa memberi nilai tambah bagi masyarakat, yang tidak ada di sekolah negeri," tambahnya.

7. Orangtua tidak perlu resah

Mendikbud juga meminta agar orang tua tidak perlu resah dan khawatir berlebihan dengan penerapan zonasi pendidikan pada PPDB.

Ia mengajak para orang tua agar dapat mengubah cara pandang dan pola pikir terkait "sekolah favorit/unggulan".

Ia memahami masyarakat masih resisten dengan konsep ini.

8. Prestasi siswa, bukan sekolah

Dikatakan Mendikbud, jangan sampai sekolah mengklaim sebagai unggulan hanya karena menerima anak-anak yang pandai dan umumnya dari keluarga dengan ekonomi menengah ke atas yang mampu memberikan fasilitas penunjang belajar anak.

"Prestasi itu tidak diukur dari asal sekolah, tetapi masing-masing individu anak yang akan menentukan prestasi dan masa depannya. Pada dasarnya setiap anak itu punya keistimewaan dan keunikannya sendiri. Dan kalau itu dikembangkan secara baik itu akan menjadi modal untuk masa depan," ujar Muhadjir Effendy.

"Ke depan, yang unggul itu individu-individunya. Sekolah hanya memfasilitasi belajar siswa," tambahnya.

9. Pendidikan karakter

Pendekatan zonasi erat kaitannya dengan penguatan pendidikan karakter.

Dijelaskan Mendikbud, sesuai ajaran Ki Hajar Dewantara, pemerintah mendorong sinergi antara pihak sekolah (guru), rumah (orang tua), dan lingkungan sekitar (masyarakat).

Ekosistem pendidikan yang baik tersebut diyakini dapat mudah diwujudkan melalui pendekatan zonasi. "Orang tua dan masyarakat sekitar ikut terlibat dalam pendidikan karakter," katanya.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Komentar Jokowi soal Sistem Zonasi PPDB yang Menuai Protes Wali Murid