Debet Air di Dusun Kikis Tersedot ke Sumur Wilayah Sebelah

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Wacana zero dropping air di Kecamatan Prambanan masih belum bisa terlaksana pada tahun ini.

Pasalnya ada satu daerah, yakni Padukuhan Kikis yang berada di wilayah Desa Sambirejo, Prambanan yang masih belum terlayani oleh Organisasi Pengelolaan Air (OPA).

Penyebab lain adalah, Kikis yang berbatasan dengan Klaten ini tidak memiliki sumur yang dalam.

Kikis menggali sumur bor sedalam 80 meter, namun Klaten bisa mengebor sedalam 120meter.

• Kecamatan Prambanan Targetkan Zero Dropping Air Bersih saat Musim Kemarau

"Akibatnya sumur di Kikis menurun debetnya, karena di Klaten (sumurnya) cukup dalam," jelas Murjiyanta Organisasi Pengelolaan Air (OPA) Kecamatan Prambanan saat ditemui Senin (17/6/2019).

Murjiyanta mengatakan, sebenarnya Prambanan sudah memiliki tiga Organisasi Pengelolaan Air (OPA) yang berada di desa-desa yang rawan kekeringan yakni di Gayamharjo, Wukirharjo dan Sambirejo.

Kikis sendiri masih masuk di wilayah Desa Sambirejo, namun padukuhan yang memiliki kontur tanah berbukit tersebut tidak terjangkau jaringan OPA.

Terlebih jarak satu rumah dengan yang lain sangat berjauhan.

Ia mengatakan setidaknya ada empat RT di Kikis yang kekurangan air.

Maka dari itu, desa melayangkan permohonan dropping air ke BPBD Sleman untuk empat RT tersebut.

• Kenaikan Harga Cabai Merah di Sleman Diperkirakan Bertahan Hingga Idul Adha

"Upaya lain ke depan untuk masalah di Kikis, mungkin kita bisa ajukan kerja sama pengadaan air dengan wilayah Klaten, atau mengebor lebih dalam sumur yang ada di Kikis," paparnya.

Sementara untuk di daerah lain, Murjiyanta berharap masyarakat tidak perlu mengajukan permohonan dropping air dan lebih memanfaatkan tiga OPA yang ada dan beberapa Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

"Karena kita sudah memiliki OPA. Memang belum semua keluarga jadi pelanggan OPA, karena mungkin masih punya sumur yang ada airnya. Tapi ketika kekeringan melanda, kita maksimalkan OPA dulu sebelum dropping air," tuturnya.

Ia pun berharap agar semakin banyak masyarakat dapat bergabung menjadi konsumen OPA dan turut aktif di dalamnya.

OPA ini dibuat tahun 2004 dan mulai aktif pada 2006.

Melalui OPA ini, masyarakat cukup membayar Rp 8ribu per meter kubik air.

"Dengan OPA ini dapat melatih masyarakat untuk tidak menggantungkan masalah air ini ke pemerintah. Namun karena biaya operasional OPA yang besar, kami berharap lebih banyak masyarakat menjadi konsumen OPA sehingga sistem ini bisa terus berjalan.

"Masyarakat dapat ikut memelihara dan semua bisa menikmati air, bisa menggunakan dan tidak ada kekurangan," imbuhnya.

• Pasca-Lebaran, Harga Cabai Merah di Pasar Tradisional Sleman Melonjak

Sementara itu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman, Makwan mengatakan, sejak Mei wilayah Sleman sudah memasuki musim kemarau.

Namun persedian air yang tertampung dari musim hujan kemarin masih ada.

"Puncaknya nanti di Agustus. Kalau di Kikis itu persoalannya menejemen air saja, di situ sudah ada pompa, tapi belum maksimal," ungkapnya.

Sejauh ini masyarakat masih bisa secara mandiri untuk menyiapkan kebutuhan airnya.

Namun seandainya sudah ada permintaan resmi, pihaknya akan merespons sesuai budget yang ada.

Di tahun ini pihaknya menganggarkan 75 tangki air, di mana angka tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 110 tangki.

Sebanyak 110 tangki tersebut untuk mencukupi kebutuhan air untuk 64 KK atau 1023 jiwa di wilayah Kecamatan Prambanan dan Moyudan.

"Untuk tahun ini kita siapkan 75 tangki air, itu sangat mencukupi, karena lokasinya (yang krisis air) hanya di Kikis saja. Lokasi yang lain sudah dicukupi dengan jaringan air bersih yang sudah ada," tuturnya.(TRIBUNJOGJA.COM)