Sukseskan Program Keluarga Berencana, Tenaga Lapangan Perlu Dikuatkan

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Peran Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD) atau Sub-PPKBD dinilai penting untuk menyukseskan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) di Indonesia.

Oleh karena itu mereka harus terus diperkuat.

Satu di antaranya melalui penguatan Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).

• Sewindu Tribun Jogja, Bertekad Jadi Media Rujukan dalam Era Revolusi Industri 4.0

Hal tersebut diutarakan oleh Direktur Advokasi dan KIE Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sugiyono S Pd, M.M, di depan 230 orang penyuluh, petugas lapangan keluarga berencana dan kader-kader keluarga berencana di Kota dan Kabupaten Magelang, pada sosialisasi dan penguatan advokasi dan KIE program KKBPK bagi tenaga lini lapangan di Hotel Grand Artos, Magelang, Kamis (2/5/2019).

"PKB/PLKB, PPKBD, Sub-PPKBD, mereka semua adalah tenaga lini lapangan. Mereka menjadi ujung tombak dalam penerapan program Keluarga Berencana di masyarakat. Oleh karena itu, seluruh penyuluh atau kader harus diberikan penguatan advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi, agar mereka dapat menyukseskan program-program KB di masyarakat," kata Sugiyono.

Penguatan para penyuluh dan kader teramat penting.

Pasalnya, saat ini jumlah mereka masih sangat kurang dengan rasio atau perbandingan yang tak ideal antara jumlah penyuluh atau kader dengan masyarakat.

Ia mencontohkan di Kabupaten Magelang, jumlah PLKB adalah satu banding 14. Artinya satu petugas PLKB harus mengampu wilayah sebanyak 14 desa.

• Hardiknas 2019, Pemkot Magelang Apresiasi 8 Pelajar dan Guru Berprestasi

Jumlahnya di Magelang Raya ada sebanyak 65 PLKB.

"Rasionya belum ideal, terutama di Kabupaten Magelang. Satu PLKB harus mengampu 14 desa. Mestinya rasionya, adalah satu banding dua. Kalau di Jawa, satu banding satu. Untuk itu, penting untuk meningkatkan peran volunteer kita, PPKBD, untuk membantu PLKB. meskipun tenaga terbatas, harus maksimal," ujar Sugiyono.

Lanjut Sugiyono, rekrutmen ini menjadi kendala dalam penambahan PLKB.

Pasalnya, tak hanya BKKBN saja yang memerlukan tenaga, tetapi juga Kementerian atau Lembaga lainnya.

Pihaknya berupaya menambah jumlah tenaga PLKB agar jumlahnya ideal, termasuk honor kepada para petugas di lini lapangan.

"Kita berusaha agar rasionya satu banding dua, tetapi bertahap setiap tahun. Idealnya memang satu banding satu. Satu desa, satu PLKB, tetapi kenyataannya, satu banding 10 desa rata-rata. Kami mengupayakan juga agar honor ditambah, supaya mereka terdorong. Pasalnya mereka diharapkan bisa menjadi motivator pembangunan, PLKB juga penggerak kampung KB, dan program-program lainnya," tuturnya.

Ditambahkannya, program Kampung KB yang selama ini sudah berjalan, tetapi masih belum maksimal.

Ia mengatakan, sudah terdapat Pokja Kampung KB di level desa, dengan melibatkan Kepala Desa dan sejumlah perangkat.

• HUT ke-40, PDAM Kota Magelang Beri Beasiswa untuk Putra Putri Karyawan Berprestasi

Namun, aktivitas yang ada masih kurang.

Untuk mengatasi kekurangan PLKB ini, kader-kader juga diharapkan dapat membantu kekurangan PLKB.

Mereka dapat membikin statistik rutin, pelaporan, pengisian formulir dari mulai PPKBD dari tingkat RW dan dusun.

Sugiyono juga meminta agar dana desa juga dapat dimanfaatkan untuk program KB, melalui MoU, maka dana fisik, atau dana alokasi khusus di dana desa dapat digunakan untuk mendorong program kampung KB.

"Sudah ada Pokja Kampung KB di level desa, ada kades dan segala macamnya. Namun dari diskusi, aktivitasnya masih kurang. Padahal kalau kita urai lebih jauh, di desa ini kan banyak aktivitasnya. Per bulan posyandu, kalau dulu ada pelaju memaju atau petik olah jual. Itu perlu dibangkitkan kembali untuk menggairahkan ekonomi produktif di desa," katanya.

Bonus demografi yang akan didapatkan pada tahun 2030 juga perlu untuk dimanfaatkan.

Terpenting, bonus demografi ini mereka harus sehat, berpendidikan, berketerampilan.

Mereka juga punya pendidikan tinggi dan kesempatan kerja.

IPM atau indeks pembangunan manusia yang sudah mencapai 71,39 persen dapat ditingkatkan. IPM ini dapat meningkat melalui tiga poin, yakni kesehatan, pengetahuan, dan daya beli.

Dari pantauan Tribbunjogja.com, dalam sosialisasi dan penguatan advokasi dan KIE Program KKBPK bagi tenaga lini lapangan ini diikuti oleh 230 petugas PKB/PLKB, PPKBD, Sub-PPKBD dari Kota dan Kabupaten Magelang.(*)