Politik Uang Ditakutkan Masih Rentan Terjadi

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Politik uang masih menjadi perhatian oleh Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) UGM.

Untuk itu, dari DPP UGM melalui Laboratorium Big Data Analytics can PolGuv Research Centre kembali melakukan tiga riset dengan masing-masing metode yang berbeda untuk memetakan potensi politik uang pada pemilu 2019.

Ketiga riset tersebut yakni pertama analis percakapan di sosial media, Twitter dalam rentang waktu 10 hari, mulai 2-12 April 2019.

Kedua survei pemilih yang dilakukan periode 8-13 Maret 2019 dengan 800 responden di DIY, dan ketiga penelitian kuantitatif terhadap kandidat kepala daerah 2019, yang dilakukan sepanjang April-September 2018 pada Pilkada Kota dan Kabupaten Madiun.

Baca: Politik Uang dan Kampanye Hitam Berpotensi Terjadi Jelang Pemungutan Suara

Wawan Mas'udi, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM menjelaskan jika ada beberapa temuan yang pihaknya dapatkan.

Untuk analisis menunjukkan bahwa dari 7647 total percakapan terkait dengan politik uang, hanya ada 1817 yang lokasinya terdeteksi.

Secara geografis, yang paling banyak membicarakan mengenai hal tersebut adalah Jawa Barat yakni 433 percakapan, kedua DKI Jakarta dengan 358 percakapan, Jawa Timur dengan 222 percakapan dan Jawa Tengah dengan 140 percakapan.

Dia menjelaskan jika percakapan mencapai puncaknya pada tanggal 11 April 2019 yang mencapai 2.921 percakapan.

Baca: Politik Uang dan Kampanye Hitam Berpotensi Terjadi Jelang Pemungutan Suara

"Ada dua hal yang mempengaruhi pertama ada hal yang memang mengarah pada tuduhan ke salah satu pasangan calon Presiden. Kedua laporan sporadis yang menyampaikan adanya praktek jual beli suara oleh kandidat legislatif," terangnya.

Lebih lanjut, untuk survei yang dilakukan di DIY, menunjukkan bahwa hanya ada 17,38% yang menyatakan pemberian barang/uang dalam pemilu boleh dilakukan.

Namun lebih jauh, sebanyak 34,5% mengaku akan menerima barang/uang.

"Tingkat pendidikan menjadi variabel penentu ketika pemilih tidak sekolah dan hanya tamatan Pendidikan Dasar- Menengah. 35,76% pada tamatan SMA hingga 46,15% pemilih yang tidak tamat SD. Sedangkan untuk tamatan Sarjana dan Pendidikan Tinggi hanya ada 20,2%," terangnya

Mada Sukmajati, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM mengatakan jika Politik uang sebenarnya sudah mengakar, beberapa dari pihaknya pesimis bisa berkurang ketika memang tidak ada solusi yang berkelanjutan.

Baca: Antisipasi Politik Uang Jelang Coblosan, Bawaslu Sleman Giatkan Patroli Selama Masa Tenang

Dia mengatakan bahwa banyak masyarakat yang mengatakan politik uang adalah haram, namun ketika ditanya lebih lanjut apakah dia mau menerima, banyak yang mengiyakan.

Hal tersebut membuat banyak pihak harus bisa bersinergi untuk bisa mengurangi maraknya politik uang.