Pemkab Gunungkidul Siapkan Bantuan Keuangan Khusus untuk Desa

Laporan Reporter Tribun Jogja, Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Kabupaten Gunungkidul siapkan dana sebesar Rp 24,1 miliar yang akan digunakan untuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di sejumlah desa yang tersebar di Gunungkidul.

Dalam pembagian dana tersebut disesuaikan dari kebutuhan desa masing-masing.

Nantinya, setiap desa akan berbeda nominal yang didapat dari BKK.

Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono mengatakan, rencananya anggaran ini akan dimanfaatkan dalam program kegiatan pembangunan desa.

Program ini telah dimasukkan dalam program kegiatan yang tertuang dalam APBD 2019.

Baca: Ini Penampakan Ninja Cc Terkecil, Kawasaki Ninja 125

"Sebagai tambahan anggaran untuk kegiatan di masing-masing desa, khususnya pembangunan. Agar semua dapat tercover dan paling tidak cepat terselesaikan," kata Putro Sapto Wahyono pada Tribunjogja.com, Rabu (30/01/2019).

Untuk dana ini nantinya akan dialokasikan disetiap padukuhan yang ada, sesuai dengan pengajuan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

"Mulai dari pembangunan jalan, saluran drainase, talud dan pembangunan infrastrukur lain dapat tercover menggunakan dana BKK ini," imbuhnya.

Menurutnya dana yang telah disiapkan Pemkab yang berasal dari APBD mencapai Rp 24,1 miliar.

"Namun untuk dapat mencairkan dana ini sangat tergantung kesiapan di masing-masing desa. Satu diantara syarat untuk pencairan adalah dengan menjabarkan program kegiatan yang didanai BKK ke dalam anggaran pendapatan belanja desa (APBDes)," terangnya.

Baca: Bantu Masyarakat Dapat Air Bersih, Pemkab Gunungkidul Gencarkan Pamsimas di 15 Desa

Ia melanjutkan jika kegiatan tersebut tidak dimasukkan, maka desa yang bersangkutan belum bisa mencairkan BKK.

Sementara itu, Ketua Solidaritas Kepala Desa se-Kabupaten Gunungkidul, Sutiyono mengatakan masih banyak evaluasi mengenai program pemerintah ini.

"BKK rawan ditumpangi kepentingan-kepentingan tertentu, mengingat saat ini memasuki tahun politik," imbuhnya.

Menurutnya, banyak desa yang sebenarnya membutuhkan, namun tidak mendapat kucuran dana ini.