Banyak Posko Layanan Pemilih di Kabupaten Magelang Minim Partisipasi Masyarakat

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magelang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) oleh KPU di Kabupaten Magelang.

Empat komisioner Bawaslu Kabupaten Magelang, 63 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), dan 372 Panitia Pengawas Pemilu Desa (Panwasdes) terjun langsung di 372 desa dan atau kelurahan untuk memastikan program tersebut berjalan.

Baca: Bawaslu Waspadai Money Politics, Kulonprogo dan Gunungkidul Jadi Perhatian

Hasilnya, masih ada sejumlah posko yang ada di beberapa desa yang belum berjalan maksimal.

Saat dipantau pada Rabu (17/10/2018) tadi, ada posko yang terlambat buka.

Ada juga posko yang masih minim partisipasi masyarakat.

Seperti di Desa Karangtalun, Kecamatan Ngluwar yang dijadwalkan buka pukul 07.00 WIB, tetapi baru buka pukul 09.00 WIB lebih.

Kemudian di Desa Pakunden, Kecamatan Ngluwar terdapat laporan empat pemilih pindahan.

Sejumlah posko di desa juga masih minim partisipasi masyarakat.

"Jam 7-11 resminya buka, tapi banyak yg membuka posko jam 9-an. Masih ada posko yang sepi, masih minim partisipasi masyarakat yg datang ke posko. Seperti di Desa Karangtalun dan Pakunden di Kecamatan Ngluwar," ujar Komisioner Bawaslu Kabupaten Magelang, Sumarni Aini Chabibah pada Tribunjogja.com, Rabu (17/10/2018).

Aini mengatakan, pihak KPU pun diminta untuk membuat strategi mendatangkan masyarakat ke posko layanan pemilih untuk dapat mengecek data dirinya.

"KPU perlu membuat strategi untuk mendatangkan masyarakat ke Posko milik PPS untuk mengecek data diri. Jadi tidak sepi, masyarakat harus didorong agar greget dengan data pemilih pemilu," katanya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M Habib Shaleh, mengatakan, pemantauan ini dilakukan untuk memastikan PPK dan PPS melaksanakan tugasnya dengan baik.

Ia ingin memastikan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Magelang mendapatkan hak pilihnya dalam Pemilu 2019 mendatang.

"Kami melakukan pengawasan melekat terhadap kegiatan Gerakan Melindungi Hak Pilih yang dilakukan KPU dan jajarannya untuk memastikan PPK dan PPS melaksanakan program GMHP dengan melibatkan masyarakat," ujar Habib.