Bandara NYIA Kulonprogo

Eksekusi Rumah Warga PWPP-KP, Angkasa Pura Klaim Sudah Terapkan Perlindungan HAM

PT AP I mengklaim sudah menerapkan prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam eksekusi rumah milik warga PWPP-KP.

Eksekusi Rumah Warga PWPP-KP, Angkasa Pura Klaim Sudah Terapkan Perlindungan HAM
TRIBUNJOGJA.COM / Hening Wasisto
Upaya pembersihan lahan bandara di Temon, Kulonprogo, pada Kamis (19/7/2018), telah merobohkan sedikitnya 23 rumah milik pegiat Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulonprogo (PWPP-KP). 

Sebelum dirobohkan, rumah dikosongkan terlebih dulu oleh petugas gabungan dari unsur kepolisian, militer, Satpol PP, dan relawan kemanusiaan yang dikerahkan.

Setelah petugas AP I membacakan keputusan hukum atas status pembebasan tanah, warga penghuni rumah diminta segera keluar rumah, dan seluruh perabotan di dalamnya dikeluarkan.

Beberapa warga terpaksa digotong petugas lantaran menolak keluar rumah.

Sedangkan barang perabotan langsung dinaikkan ke dalam truk yang telah disiapkan untuk dipindahkan ke rumah sewa yang sudah disiapkan bagi warga atau tempat lain yang sudah ditentukan.

Sayangnya, Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) tidak tampak hadir dalam prosesi penggusuran tersebut, meski sebelumnya pihak AP I maupun Pemerintah Kabupaten Kulonprogo berjanji mendatangkan komisi tersebut saat eksekusi di lapangan.

Sujiastono menyebut, AP I sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Biro Hukum dan Penegakan HAM, Komnas HAM, atas rencana pengosongan lahan lanjutan tersebut.

Koordinasi antara kantor pusat PT AP I dan lembaga negara tersebut juga dilakukan.

Baca: Pengosongan Lahan Bandara NYIA Kulonprogo - Warga Penolak Bandara Kunci Rumah Rapat-rapat

Namun, PT AP I tidak bisa memaksakan Komnas HAM untuk hadir di lokasi.

"Kami sudah kirim surat pemberitahuan kepada Komnas HAM dengan tembusan Bupati Kulonprogo dan Gubernur DIY. Untuk kehadiran kan saya tidak bisa memaksa," kata Sujiastono.

Dirinya menegaskan bahwa keputusan hukum atas status tanah itu sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (incrahc), diperuntukkan bagi proyek pembangunan bandara dan bukan untuk hunian lagi.

Halaman
1234
Penulis: ing
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved