Kulonprogo Raih Opini WTP

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Pemerintah Kabupaten Kulonprogo untuk kali kelima berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan 2017.

Berbeda dengan kabupaten/kota lain di DIY, pemeriksaan itu dilakukan oleh kantor akuntan publik (KAP) independen yang ditunjuk BPK.

Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo mengaku semringah dengan diraihnya opini WTP untuk lima tahun berturut-turut mulai 2013 lalu setelah tahun-tahun sebelumnya selalu jadi sorotan BPK.

Kegembiraannya bertambah karena opini tersebut diraih setelah melalui proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2017 oleh KAP yang ditunjuk BPK.

Baca: Pemkab Gunungkidul Raih WTP dari BPK dengan Sejumlah Catatan

Kulonprogo diakuinya menjadi satu-satunya kabupaten di DIY yang pemeriksaan laporan keuangannya dilakukan bukan oleh BPK secara langsung melainkan melalui KAP.

Dalam ujicoba yang dilakukan BPK, satu kabupaten di tiap wilayah provinsi akan diperiksa oleh KPA independen.

"Kami juga sempat berdebar-debar, barangkali tidak lolos karena KAP kan benar-benar detail dan independen, bukan bagian dari pemerintah. Alhamdulillah, ternyata bisa WTP lagi untuk kelima kalinya bertutut-turut," kata Hasto, Rabu (30/5/2018).

Baca: Kades dan Perangkat Desa di Kulonprogo Nikmati THR

Komponen penilaian dengan poin tertinggi disebutnya karena Pemkab Kulonprogo memiliki sistem pelaporan keuangan yang telah berbasis accrual.

Ini terutama diterapkan dalam pemetaan pajak dan aset.

Menurut dia, sistem accrual based ini yang menjadi penentu dominan dalam sistem laporan pertanggungjawaban yang dimiliki Kulonprogo.

Meski begitu, ada beberapa catatan dari BPK.

Di antaranya menyangkut pengelolaan kas pengeluaran, harus lebih real time, tepat waktu.

Begitu juga dengan sistem pelaporan. BPK juga menyoroti Sistem Informasi Manajemen Penyelenggaraan pada pelayanan publik lebih dijalankan dengan baik, contohnya di rumah sakit.

Pemkab juga diminta mengoptimalkan penghitungan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). 

Baca: Help Desk Bandara NYIA Kulonprogo Bakal Susun Katalog Ketenagakerjaan

Selain itu, BPK juga memberi catatan terkait sejumlah pekerjaan dan pembangunan fisik yang berada di bawah standar.