Pemkot Yogyakarta Ingin Sinergi dengan Korporasi untuk Membuka Pasar Baru
Tujuan kerjasama korporasi adalah untuk menggandeng usaha mikro dan umkm untuk bisa bersinergi membuat pasar baru.
Penulis: Kurniatul Hidayah | Editor: Ari Nugroho
lihat foto
Laporan Reporter Tribun Jogja, Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Kota Yogyakarta merancang road map untuk mengatasi dua masalah besar di Kota Yogyakarta, yakni kemiskinan dan kesenjangan.
Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menjelaskan bahwa telah mengumpulkan OPD terkait dalam tiga hari terakhir untuk membicarakan hal tersebut.
"Kemarin kita petakan wilayah problem kemiskinan dan kesenjangan yang tinggi. Kesenjangan yang tinggi, dari data, ada di utara dan problem kemiskinan di selatan," ungkapnya, di ruang kerjanya, Jumat (9/2/2018).
Heroe menjelaskan beberapa langkah yang dibicarakan dalam rapat tersebut di antaranya adalah mengidentifikasi tentang serapan tenaga kerja di kecamatan yang bersangkutan dan membuat data baru untuk melakukan kerjasama korporasi di wilayah tersebut dengan mempekerjakan orang-orang setempat.
"Kita minta supaya ada data potensi keahlian dari masyarakat yang masuk kategori KMS atau miskin yang juga kelompok masyarakat rentan. Yang diidentifikasi adalah keterampilan dan keahlian atau modal yang mereka miliki. Misalkan tukang batu, keahlian listrik, dan sebagainya, sehingga penyerapan sumber daya bisa besar," bebernya.
Baca: Forpi Yogyakarta Tagih Komitmen Pemkot Yogya Terkait Menara Telekomunikasi Ilegal
Tujuan kerjasama korporasi, lanjutnya, adalah untuk menggandeng usaha mikro dan umkm untuk bisa bersinergi membuat pasar baru.
"Di kota banyak hotel, kita minta ada display dari warga sekitar baik kuliner maupun souvenir. Tapi juga kami minta agar diperhatikan kualitasnya. Lalu antara hotel dan kampung wisata agar terhubung, sehingga tamu kalau pagi bisa jalan atau jogging di kampung," ungkapnya.
Selain itu, Heroe juga menuturkan bahwa untuk anggaran makan minum seluruh OPD lingkungan Pemkot sebesar Rp 38 miliar.
Mulai tahun ini, tiap OPD telah dibagi untuk memesan makanan di tiap kecamatan yang berbeda.
Baca: Tak Dianggap Penting Lagi, Pemkot Yogya Siapkan Skema Baru Pengganti KMS
"Kita bagi OPD ini beli di kecamatan mana. Saling menghidupkan potensi yang ada di wilayahnya masing-masing," urainya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Yogyakarta, Edy Muhammad mengatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terendah ada di Kecamatan Keraton dan Kota Gede. Padahal dua wilayah tersebut merupakan tempat yang kaya dengan objek wisata.
"Berarti kita bisa melihat bagaimana objek wisata itu membawa dampak ke wilayahnya," ujarnya.
Ia menuturkan, ketimpangan sendiri bisa diselesaikan apabila PDRB yang rendah dinaikan. Sementara itu, untuk PDRB yang besar memang berada di kecamatan yang memiliki banyak hotel.
"Banyak hotel di Danurejan, Gondomanan, dan Mantrijeron sehingga di sana perputaran ekonomi cukup besar. Tapi daerah tertentu, PDRB relatif rendah jadi harus digerakkan," pungkasnya.(TRIBUNJOGJA.COM)
