Yogyakarta

KPU DIY : 1 Parpol Tidak Menyerahkan LPSDK, 1 Parpol Terlambat

Dari jadwal terakhir penyerahan LPSDK, diketahui ada satu parpol peserta pemilu yang tidak menyerahkan LPSD ke KPU DIY.

KPU DIY : 1 Parpol Tidak Menyerahkan LPSDK, 1 Parpol Terlambat
Tribun Jogja/ Alexander Ermando
Siti Ghoniyatun (tengah) saat konferensi pers di KPU DIY, Kamis (29/03/2018) 

TRIBUNJOGJA.COM - Dari jadwal terakhir penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada Rabu (2/1/2019) pukul 18.00 WIB kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, diketahui ada satu parpol peserta pemilu yang tidak menyerahkan LPSDK.

Siti Ghoniyatun, Kepala Divisi Hukum KPU DIY saat ditemui Tribunjogja.com di kantornya menjelaskan jika dari 16 parpol, 11 Calon Anggota DPD, dan dua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi peserta pemilu di DIY, ada satu parpol yang tidak menyerahkan LPSDK dan 1 parpol yang terlambat menyerahkan.

"Yang menyerahkan ada 15. Yang tidak menyerahkan dari PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) dan yang terlambat menyerahkan dari Hanura (Hati Nurani Rakyat). Jadwal terakhir memang kemarin (Rabu, 2 Januari 2019) pukul 18.00 WIB. Untuk alasan tidak menyerahkan kami tidak tahu persis," ungkapnya.

Baca: Rasakan Iga Sapi Jumbo Bumbu Khas Bali di The Captain Resto

Ghoni mengungkapkan jika dari KPU sudah berusaha menghubungi pihak PKPI dan sebelumnya sudah melayangkan surat, namun tidak ada respon.

"Kita sudah berusaha hubungi, kita juga sudah bersurat tetapi tidak ada respon. Kami juga tidak tahu ada apa. Kita sudah sampaikan informasi berkaitan dengan LPSDK, dari mulai jadwal dan ketentuan. Ketika ada Bimtek juga kita undang, tetapi tidak hadir," ungkapnya.

Mengenai keterlambatan yang dilakukan oleh Hanura, Ghoni menjelaskan jika pihaknya juga sudah melakukan proses klarifikasi di berita acara yang disaksikan oleh Bawaslu DIY.

Baca: Kesiapan Logistik KPU DIY untuk Pemilu 2019 Sudah Capai 80 Persen

"Hanura menyerahkan pukul 18.11 WIB. Kemudian kami melakukan klarifikasi berkaitan dengan itu, lalu klarifikasi kita tuangkan ke berita acara, dan disaksikan Bawaslu DIY tadi malam. Namun berkas tetap kita terima," terangnya.

Mengenai adanya peserta pemilu yang tidak menyerahkan LPSDK, dia mengatakan tidak ada sanksi.

Hanya saja hal tersebut akan diumumkan ke masyarakat dan akan menjadi catatan saat dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

"LPSDK tidak ada sangsi diskualifikasi, tetapi kita akan umumkan ke masyarakat apakah menyerahkan dan tepat waktu atau tidak. Nanti terakhir akan dicek oleh KAP. Saat audit akan melihat laporan sesuai dengan fakta atau tidak. Bawaslu pasti juga akan melakukan pendalaman," ungkapnya.

Baca: Pastikan Hak Penyandang Disabilitas di Pemilu Terpenuhi, Awal 2019 Komite Disabilitas Undang KPU DIY

Mengenai hasil dari LPSDK, Ghoni menjelaskan jika ada beberapa Parpol yang sama sekali tidak menerima sumbangan dari manapun.

Mulai dari Proses itu sendiri, Caleg, maupun pihak lain (bisa perseorangan, kelompok maupun badan hukum non pemerintah)

"Catatan secara umum sudah sesuai, tetapi beberapa parpol sumbernya ada yang 0. Artinya tidak ada sumbangan yang diterima partai politik tersebut. Tidak apa apa, yang penting dia menyampaikan sesuai dengan fakta, karena nanti ada proses audit dari KAP, baik dari LADK, LPSDK, maupun LPPDK menjadi satu kesatuan," jelasnya. (*)

Penulis: Siti Umaiyah
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved