Sleman

Bawaslu Sleman dan Satpol PP Menurunkan 204 APK yang Melanggar Aturan

Sebelum dilakukan penertiban, Bawaslu telah membuat surat imbauan penertiban secara mandiri ke parpol dan caleg.

Bawaslu Sleman dan Satpol PP Menurunkan 204 APK yang Melanggar Aturan
Dokumentasi Bawaslu Sleman
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman bekerjasama dengan dengan Satpol PP Kabupaten Sleman. melakukan penindakan terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar aturan, Senin (3/12/2018). 

TRIBUNJOGJA.COM - Ratusan alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan telah diturunkan.

Penertiban yang telah berlangsung selama tiga hari mulai dari Senin (3/12/2018) hingga Rabu (5/12/2018) ini dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman berkoordinasi dengan Satpol PP Sleman.

Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Sleman mendata lebih dari seribu atribut berupa bendara dan alat peraga kampanye (APK) melanggar ketentuan pemasangan.

Dari data Bawaslu Sleman, sebanyak 134 APK berupa baliho, spanduk, rontek, dan banner terdata salah dalam tata cara pemasangan dan zonasi yang diperbolehkan.

Sedangkan untuk bendera tercatat sebanyak 925 buah di mana rata-rata dipasang di pohon, tiang listrik, jembatan, fly over dan lokasi yang dilarang.

"Selama tiga hari kami telah menurunkan 204 APK yang melanggar ketentuan pemasangan. Terdiri dari 31 baliho, 24 spanduk, 68 rontek, 44 umbul-umbul, dan 37 bendera," ujar Ketua Bawaslu Sleman M Abdul Karim Mustofa pada Tribunjogja.com, Rabu (5/12/2018).

Baca: Bawaslu Sleman dan Satpol PP Turunkan Puluhan APK yang Melanggar Aturan

Adapun pemasangan bendara dan APK ini melanggar Keputusan KPU Kabupaten Sleman No 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Sleman No 68 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan APK Tingkat Kabupaten Sleman Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

Peraturan ini juga tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Sleman No 69 Tahun 2018 tentang Penetapan Jenis, Jumlah, dan Ukuran APK Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Sleman, serta Peraturan Bupati (Perbup) Sleman No 27 tahun 2018 tentang Pemasangan APK.

Sebelum dilakukan penertiban, pihaknya telah membuat surat imbauan penertiban secara mandiri ke parpol dan caleg.

Terhitung dari 15 November kemarin, mereka diberi waktu 7 x 24 jam untuk menurunkan sendiri APK yang melanggar.

Halaman
12
Penulis: nto
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved