Komnas HAM

Index A-Z

Selesaikan Konflik NYIA, Komnas HAM Hendak Ingin Temukan Warga Penolak, AP 1 dan Pemerintah

Selesaikan Konflik NYIA, Komnas HAM Hendak Ingin Temukan Warga Penolak, AP 1 dan Pemerintah

Rabu, 19 September 2018
Komnas HAM Nilai Pembangunan NYIA di Kulonprogo Miliki Catatan Buruk

Komnas Hak Asasi Manusia Nilai Pembangunan NYIA di Kulonprogo Miliki Catatan Buruk

Selasa, 14 Agustus 2018
Diskusi dengan Bupati Bantul, Komnas HAM Nilai Respon Pemda Soal Hak Asasi Manusia Sudah Baik

Diskusi dengan Bupati Bantul, Komnas HAM Nilai Respon Pemda Soal Hak Asasi Manusia Sudah Baik

Selasa, 14 Agustus 2018
Kemelut Lahan NYIA, Komnas HAM Minta Semua Pihak Tahan Diri

Lembaga negara itu juga mendesak adanya program mitigasi agar proyek tidak merugikan masyarakat.

Kamis, 26 Juli 2018
Terkait Praktik Pemasungan, Komnas HAM: Inhuman and Degrading Treatment

Pemasungan merupakan tindakan inhuman and degrading treatment, atau praktik yang sangat tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

Selasa, 24 April 2018
Komnas HAM: Pembangunan NYIA Harus Bebas dari Pelanggaran HAM

Lembaga ini meminta proyek pembangunan itu mengindahkan penegakan HAM.

Minggu, 17 Desember 2017
Komnas HAM Minta Polisi Ungkap Kasus Penikaman Hermansyah pada Publik

Ia mengatakan karena kasus tersebut sudah menjadi konsumsi publik, penanganan kasusnya harus terbuka.

Senin, 10 Juli 2017
Komnas HAM Temukan Fakta Kekerasan oleh Oknum TNI AU

Keputusan itu dikeluarkan Komnas HAM setelah melakukan penyelidikan selama tiga hari ditempat kejadian perkara.

Senin, 29 Agustus 2016
Terkait Permasalahan Demo Mahasiswa Papua, Sultan Minta Tidak Diperpanjang

Komisioner Komnas HAM menanyakan kepada Sultan terkait peran kepala daerah dalam perlindungan kebebasan berpendapat.

Kamis, 21 Juli 2016
Komnas HAM Ngaku Mendapat Intimidasi dan Ancaman saat Usut Kasus Kematian Siyono

Ancaman itu berkaitan dengan langkah Komnas HAM yang membantu pengusutan kasus kematian terduga teroris, Siyono.

Senin, 18 April 2016
28 Warga Satu Desa Meninggal dalam Tiga Bulan, Komnas HAM Lakukan Investigasi

Tujuannya menginvestigasi penyebab kematian 28 warga di Desa Karanglo dalam tiga bulan.

Kamis, 14 April 2016
Cegah Sedari Awal Kerusuhan Antar-Ras dan Agama

Siti menjelaskan jika selama ini polisi baru bisa bertindak ketika kerusuhan telah terjadi.

Selasa, 8 Desember 2015
Komnas HAM Dorong Pemda Terapkan Kota HAM

Pemerintah daerah didorong untuk menerapkan kota maupun kabupaten yang ramah hak asasi manusia (HAM).

Selasa, 10 November 2015

⟨1 2 3 4

Berita Terkini

Roma Belum Menyerah untuk Merekrut Joshua Zirkzee dari MU

32 menit lalu
8 Rekomendasi Manhwa Sesuai MBTI Introvert, Lengkap dengan Cirinya

35 menit lalu
Alasan Pemkab Bantul Tidak Prioritaskan WFA bagi ASN

38 menit lalu
10 KDMP di Kulon Progo Akan Dibangunkan Gerai dengan Bantuan Pusat

44 menit lalu
Strategi Pahlavi Cari Simpati dari Presiden AS di Tengah Unjukrasa Besar-besaran di Iran

50 menit lalu

TAG

Komnas HAM

Selesaikan Konflik NYIA, Komnas HAM Hendak Ingin Temukan Warga Penolak, AP 1 dan Pemerintah

Komnas Hak Asasi Manusia Nilai Pembangunan NYIA di Kulonprogo Miliki Catatan Buruk

Diskusi dengan Bupati Bantul, Komnas HAM Nilai Respon Pemda Soal Hak Asasi Manusia Sudah Baik

Lembaga negara itu juga mendesak adanya program mitigasi agar proyek tidak merugikan masyarakat.

Pemasungan merupakan tindakan inhuman and degrading treatment, atau praktik yang sangat tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

Lembaga ini meminta proyek pembangunan itu mengindahkan penegakan HAM.

Ia mengatakan karena kasus tersebut sudah menjadi konsumsi publik, penanganan kasusnya harus terbuka.

Keputusan itu dikeluarkan Komnas HAM setelah melakukan penyelidikan selama tiga hari ditempat kejadian perkara.

Komisioner Komnas HAM menanyakan kepada Sultan terkait peran kepala daerah dalam perlindungan kebebasan berpendapat.

Ancaman itu berkaitan dengan langkah Komnas HAM yang membantu pengusutan kasus kematian terduga teroris, Siyono.

Tujuannya menginvestigasi penyebab kematian 28 warga di Desa Karanglo dalam tiga bulan.

Siti menjelaskan jika selama ini polisi baru bisa bertindak ketika kerusuhan telah terjadi.

Pemerintah daerah didorong untuk menerapkan kota maupun kabupaten yang ramah hak asasi manusia (HAM).

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved