Prabowo Lantik 10 Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka

9. Jenderal Pol (Purn.) Idham Aziz, Kapolri 2019–2021

10. Jenderal Pol (Purn.) Badrodin Haiti, Kapolri 2015–2016

Prosesi Pelantikan di Istana Merdeka

Upacara dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, disusul pembacaan Keppres pengangkatan komisi. Seluruh anggota kemudian mengucapkan sumpah jabatan yang dipimpin langsung Presiden Prabowo.

“Bahwa saya akan setia dan memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara,” ucap Presiden diikuti para anggota komisi.

Setelah sumpah jabatan, Ketua Komisi Jimly Asshiddiqie menandatangani berita acara pelantikan. Acara ditutup dengan sesi ramah tamah ketika Presiden menyalami seluruh anggota komisi.

Sejumlah pejabat turut hadir, antara lain Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PMK Pratikno, Menteri Luar Negeri Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

Baca juga: Sosok Park Chung Hee, Tokoh Korea yang Diidolakan Presiden Prabowo

Keterlibatan Kapolri Aktif dalam Komisi

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menjelaskan pentingnya kehadiran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam struktur komisi. 

Menurut Presiden, Kapolri aktif dapat memastikan kajian berjalan efektif dan selaras dengan kondisi aktual di lapangan.

“Dengan ada Kapolri yang aktif, Saudara-saudara punya akses untuk diskusi, untuk meninjau, untuk melihat bagian mana dari kepolisian,” ujar Prabowo.

Selain itu, dilibatkannya mantan Kapolri diharapkan memberi perspektif lengkap berdasarkan pengalaman kepemimpinan mereka pada periode sebelumnya.

Mandat Presiden: Laporan Tiap Tiga Bulan

Presiden meminta komisi melakukan kajian mendalam atas struktur, sistem, hingga tata kelola internal Polri. Ia menugaskan agar komisi menyampaikan laporan berkala setiap tiga bulan berisi temuan serta rekomendasi.

“Komisi ini tugas utamanya adalah mempelajari dan nanti memberi rekomendasi kepada saya sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan, bila memang diperlukan,” kata Prabowo.

Presiden berharap komisi dapat menghadirkan langkah reformasi yang terukur dan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

( Tribunjogja.com / Kompas.com )