Kolaborasi Pusat dan Daerah Kunci Sukses Penanggulangan TBC di Indonesia, Ini Kata Mendagri

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) bukan hanya persoalan medis, tetapi juga soal kepemimpinan dan kolaborasi lintas wilayah. 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa kunci keberhasilan terletak pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang bergerak seirama.

Menurut Tito, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2 TB) yang dipimpin langsung oleh kepala daerah. 

“Pembentukan tim ini harus disertai Surat Keputusan (SK) yang sah. SK dari Kepala Daerah akan memberikan kekuatan lebih besar untuk mendorong aksi nyata di lapangan,” ujarnya dalam Forum 8 Gubernur Penuntasan Tuberkulosis (TBC) pada 8 Provinsi dengan Beban Tinggi yang digelar secara daring, Rabu (22/10/2025).

Setelah tim terbentuk, setiap daerah wajib menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) yang konkret dan terukur. 

"Selanjutnya, setiap daerah harus menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) yang jelas dan terukur. RAD ini akan menjadi panduan bagi daerah untuk melaksanakan program-program penanggulangan TBC secara efektif, dengan langkah-langkah yang terintegrasi di semua level pemerintahan,” lanjut Tito.

Ia menegaskan, tanpa tim dan RAD yang kuat, upaya di lapangan akan tersendat. 

"Koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota adalah fondasi. Tanpa itu, penanggulangan TBC akan kurang optimal,” tandasnya.

Sementara itu, Epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo menilai langkah Kementerian Dalam Negeri sebagai angin segar dalam perjuangan panjang melawan TBC. 

Ia mengapresiasi inisiatif penanggulangan TBC dan juga kebijakan distribusi dokter spesialis melalui program PPDS di RSUD.

Menurut Windhu, pendekatan desentralisasi adalah kunci. 

"TBC adalah masalah kesehatan yang sangat besar di negara kita. Dengan Mendagri yang terlibat aktif, mendorong pemda untuk turun tangan, kita bisa mulai melihat solusi yang lebih terdesentralisasi. Tanpa pengawasan langsung dari pusat, banyak pemda yang tidak terlalu bersemangat untuk menangani masalah ini,” jelasnya.

Indonesia, lanjutnya, masih berada di peringkat kedua setelah India dalam jumlah kasus TBC terbanyak di dunia. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa kolaborasi pusat-daerah bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

Windhu juga menyoroti tantangan di balik kebijakan PPDS di rumah sakit daerah. Meski ia mengakui kebijakan ini dapat membantu pemerataan dokter spesialis, ada hal yang perlu diwaspadai.