Pemerintah Targetkan 300 Ribu KPM Lulus dari Program PKH Tahun Ini

Ringkasan Berita:

• Pemerintah akan memberikan bantuan pemberdayaan sebesar Rp 5 juta kepada KPM yang dinyatakan lulus (graduasi) dari PKH pada 2026, dengan target 300 ribu KPM.
• KPM yang lulus PKH diarahkan mengikuti program pemberdayaan sehingga mampu menghasilkan pendapatan yang lebih besar dari bantuan sosial, sebagai indikator bahwa keluarga tersebut sudah mandiri.
• Kemensos bersama BPS melakukan verifikasi lapangan terhadap jutaan penerima bansos untuk memastikan bantuan tepat sasaran

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Pemerintah akan memberikan bantuan uang sebesar Rp 5 juta kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang dinyatakan lulus dalam program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2026.

Bantuan itu ditujukan supaya para KPM yang sudah lulus PKH bisa mengembangkan usaha sehingga bisa berkembang dan lebih sejahtera.

Tahun ini, pemerintah menargetkan ada 300 ribu KPM lulus dari program PKH.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut, pemerintah mengarahkan bagi seluruh KPM yang dinyatakan lulus program PKH untuk mengikuti program pemberdayaan yang disiapkan oleh pemerintah.

Bantuan pemberdayaan itu bisa digunakan KPM untuk mengembangkan usaha sehingga pendapatannya sudah lebih dari nominal bantuan sosial.

Dengan demikian, KPM tersebut sudah bisa disebut sebagai keluarga mandiri. 

"Jadi ukurannya gitu ya tadi pemberdayaan tadi, kalau dia bisa menghasilkan sesuatu yang lebih dari bantuan sosial kita itu berarti sudah jauh lebih mandiri," ucapnya dikutip dari Kompas.com.

Saat ini, kata Gus Ipul, Kemensos bersama Badan Pusat Statistik (BPS) memeriksa lebih dari 12 juta dari 35 juta keluarga penerima manfaat.

Proses tersebut dilakukan dengan mendatangi langsung rumah penerima, berdialog dengan penerima manfaat, serta mengukur ulang kondisi sosial ekonominya.

"Yang pertama adalah melakukan ground check, mendatangi seluruh penerima manfaat. Dari 35 juta yang terdata, baru 12 juta yang bisa kami datangi ke rumah masing-masing satu per satu ya," kata Gus Ipul.

Gus Ipul akui bahwa memang ada bantuan sosial yang belum tepat sasaran. Maka itu, Presiden menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS) yang berwenang untuk mengelola datanya, sementara kementerian, lembaga, pemerintah daerah diminta untuk membantu pemutakhiran.

"Selama sembilan bulan terakhir ini kami terus-menerus konsolidasi data dengan pemerintah daerah," ucapnya.

Dari pemeriksaan itu, ditemukan banyak penerima bantuan sosial yang sudah tidak memenuhi kriteria sehingga Kemensos bekerja sama dengan PPATK atau BKN.