Berkas Perkara Roy Suryo CS Sudah Dilimpahkan Penyidik ke JPU

Ringkasan Berita:

• Penyidik Polda Metro Jaya telah merampungkan dan melimpahkan berkas perkara kasus tudingan ijazah palsu Jokowi untuk tiga tersangka klaster kedua (Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tyassuma) ke Kejaksaan.
• Jika berkas dinyatakan lengkap (P-21), penyidik akan melanjutkan ke tahap dua berupa pelimpahan tersangka dan barang bukti. 
• Dua tersangka klaster pertama, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, mengajukan restorative justice.

 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Penyidik Polda Metro Jaya sudah merampungkan proses penyidikan kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Jokowi.

Penyidik pun sudah melimpahkan berkas perkara kasus tudingan ijazah palsu dengan tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma ke kejaksaan.

Berkas perkara adalah kumpulan dokumen resmi yang memuat seluruh informasi, bukti, dan proses penanganan suatu perkara hukum.

Dokumen ini disusun oleh penyidik dan berisi data penting seperti identitas para pihak, berita acara pemeriksaan (BAP), barang bukti, serta surat-surat yang berkaitan dengan proses penyidikan.

Berkas perkara digunakan sebagai dasar bagi jaksa penuntut umum untuk menilai apakah suatu perkara sudah lengkap dan dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan dan persidangan.

Dengan adanya berkas perkara, proses penegakan hukum dapat berjalan secara tertib, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara untuk perkara tersangka klaster pertama yakni Eggi Sudjana, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadillah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis masih dalam proses penyidikan.

Penyidik pun tinggal menunggu hasil penelitian kelengkapan formil dan materiil berkas ketiga tersangka oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Jika nantinya sudah dinyatakan lengkap atau P-21, penyidik akan segera melaksanakan pelimpahan tahap kedua, yakni barang bukti dan para tersangka.

Dikutip dari Tribunnews.com, Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin membenarkan pihaknya sudah melimpahkan berkas perkara tiga tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ke Kejaksaan.

Berkas perkara yang sudah diselesaikan oleh kepolisian adalah milik tiga tersangka klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Tifauzia Tyassuma.

“Sudah kami limpahkan untuk tiga tersangka yang sebelumnya,” ujarnya di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (12/1/2026) dikutip dari Tribunnews.com.

Penyidik saat ini tinggal menunggu tindak lanjut dari JPU, apakah menyatakan berkas perkara sudah lengkap atau belum.

Jika nantinya dinyatakan belum lengkap, maka penyidik akan melengkapi kekurangan berkasnya seperti petunjuk dari JPU.

Baca juga: Data Kerusakan Akibat Cuaca Ekstrem yang Melanda Wilayah DIY Senin Sore

Sementara itu, untuk tersangla klater pertama, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis yang sebelumnya menemui Jokowi di kediamannya di Solo resmi mengakukan restorative justice (RJ).

Restorative justice (keadilan restoratif) adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan dan kondisi yang rusak akibat kejahatan, bukan sekadar penghukuman. 

Pendekatan ini melibatkan dialog antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencari kesepakatan yang adil, menekankan pertanggungjawaban pelaku, ganti rugi pada korban, serta pemulihan keadaan semula, sering kali melalui mediasi di luar pengadilan formal. 

Kombes Iman menegaskan permohonan restorative justice adalah hak tersangka sehingga penyidik akan berada dalam posisi netral ketika tersangka mengajukan permohonan RJ, termasuk dalam kasus ijazah palsu Jokowi ini.

Ketika RJ ini diajukan oleh tersangka, penyidik akan mengakomodir permohonan tersebut sebagaimana tertuang aturannya dalam KUHP.

"Sehubungan dengan RJ atas kasus ijazah ya. Pilihan restorative justice adalah pilihan para pihak. Kami sebagai penyidik tentunya akan berada pada posisi yang netral. Mana yang menjadi pilihan upaya hukum yang diambil oleh para pihak itu menjadi hak dari para pihak itu sendiri."

"Nanti ketika para pihak sudah memutuskan untuk mengambil upaya hukum dengan melalui restorative justice tentunya KUHP kita juga mengakomodir itu dan kita akan apa pegang itu sebagai pedoman di dalam proses penegakan hukum kita," kata Iman dalam konferensi persnya di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (12/1/2026), dilansir Kompas TV.

Sementara itu Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan membenarkan adanya pengajuan restorative justice dari Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis ini.

"Bahwa kemudian ada permohonan restoratif yang dilakukan pihak terlapor ya, kami menyambut baik, kami menganggap bahwa tidak ada masalah kalau memang itu adalah upaya yang baik, yang menuju sesuatu yang, kenapa sih kita harus memenjarakan orang," ungkapnya.

Menurutnya, pengajuan RJ ini akan dibicarakan terlebih dahulu dengan Jokowi dan tim hukumnya.

Ade menuturkan penyelesaian perkara lewat jalur restoratif sangat mungkin dilakukan mengingat laporannya merupakan delik umum.

"Kita pertimbangkan hal itu, sambil tetap berkoordinasi dengan pihak Bapak, kalau memang itu dimungkinkan, maka kami tetap akan mengikuti apa arahan dari Bapak ya sehingga itu perlu kita kaji dulu bersama berdiskusi, bersama Polda Metro," tuturnya.

Lebih lanjut, Ade melihat sosok Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis selayaknya senior sehingga pertimbangan untuk RJ akan segera dibicarakan.

"Artinya kita tidak menutup pintu untuk itu," katanya. (*)

Artikel ini sudah tayang di Tribunnews.com.