Profil Singkat Presiden Dewan HAM PBB Sidharto Reza Suryodipuro

Ringkasan Berita:

• Indonesia resmi memimpin Dewan HAM PBB tahun 2026 setelah Dubes RI untuk PBB, Sidharto Reza Suryodipuro, terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB siklus ke-20.
• Kepemimpinan ini bersifat historis karena menandai 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB, dengan Sidharto menekankan prinsip universalitas, objektivitas, dan non-selektivitas HAM.
• Sidharto didampingi wakil presiden dari Ekuador dan biro dari Ethiopia, Estonia, serta Spanyol, dengan agenda lanjutan termasuk sidang UPR Januari 2026.

 

TRIBUNJOGJA.COM, JENEWA - Indonesia resmi memimpin Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2026.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sidharto Reza Suryodipuro terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB setelah sebelumnya diusulkan oleh Kelompok Negara-negara Asia-Pasifik.

Dalam menjalankan tugasnya, Sidharto akan bantu oleh Duta Besar Marcelo Vazquez Bermudez dari Ekuador sebagai wakil presiden.

Keduanya juga akan dibantu oleh tiga biro yakni masing-masing Tsegab Kebebew Daka (Ethiopia) Riia Salsa-Audiffren (Estonia) Marcos Gomez Martinez (Spanyol).

Pengumuman terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden Dewan HAM PBB ini disampaikan melalui siaran pers Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), Kamis (8/1/2026). 

Kepemimpinan Sidharto kali ini memiliki makna historis karena ia akan memimpin Dewan HAM PBB selama siklus ke-20, dua dekade sejak badan ini didirikan pada tahun 2006. 

Dalam pidato perdananya sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Sidharto merefleksikan perjalanan dua dekade lembaga tersebut sebagai kompas dalam menentukan arah kebijakan di masa depan. 

"Sejak pembentukan Dewan, terlepas dari perbedaan pandangan, negara-negara anggota telah mengesampingkan perbedaan tersebut sebagai pengakuan atas janji Dewan untuk mempromosikan penghormatan universal terhadap perlindungan semua hak asasi manusia," ujar Sidharto.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas lembaga dalam menangani isu-isu kemanusiaan global tanpa tebang pilih.

"Kami percaya bahwa Dewan harus tetap setia pada prinsip-prinsip inti universalitas, obyektivitas, dan non-selektivitas dalam mempertimbangkan isu-isu hak asasi manusia, memperlakukan semua hak asasi manusia—termasuk hak atas pembangunan—secara adil dan setara," imbuhnya. 

Baca juga: Pria Asal Temon Kulon Progo Nyaris Tertemper KA Usai Motornya Alami Mati Mesin di Tengah Rel Kereta

Profil singkat Sidharto Reza Suryodipuro

Sebelum bertugas di Jenewa pada November 2025, Sidharto Reza Suryodipuro memiliki rekam jejak panjang di Kementerian Luar Negeri RI.

Ia pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, dan menjadi tokoh kunci saat Indonesia memegang Presidensi ASEAN pada 2023.

Pria yang akrab disapa Arto ini juga pernah mengemban tugas sebagai Duta Besar RI untuk India, Wakil Kepala Misi di Washington DC, serta bertugas di New York dan Canberra.

Dewan HAM PBB dijadwalkan kembali bersidang untuk sesi ke-51 Kelompok Kerja UPR pada 19-30 Januari 2026.