Beras Impor Asal Thailand Masuk ke Indonesia Lewat Sabang, Padahal Pemerintah Tidak Beri Izin

Ringkasan Berita:

• Pemerintah menyegel gudang PT Multazam Sabang Group di Sabang, Aceh, setelah ditemukan 250 ton beras impor ilegal dari Thailand.
• Impor dilakukan tanpa izin, padahal pemerintah tidak membuka keran impor karena stok nasional masih aman sekitar 3,8 juta ton.
• Kementan menegaskan izin impor tidak pernah diberikan, dan kasus ini diduga telah direncanakan sebelum rapat koordinasi 14 November 2025.

 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Pemerintah menyegel sebuah gudang penyimpanan beras di Sabang, Aceh lantaran digunakan untuk menyimpan ratusan ton beras impor dari Thailand.

Sebanyak 250 ton beras itu diimpor tanpa izin dari pemerintah yang mana memang tidak membuka keran impor karena stok nasional aman.

Penyegelan itu dilakukan supaya beras impor tersebut tidak keluar dari gudang.

Dikutip dari Kompas.com, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan terungkapnya beras impor dari Thailand itu bermula saat pihaknya menerima informasi ada ratusan ton beras impor di salah satu gudang di Sabang pada Minggu (23/11/2025).

Gudang tempat penyimpanan beras impor itu diketahui milik perusahaan swasta PT Multazam Sabang Group, perusahaan yang dilaporkan melakukan impor tanpa izin pemerintah pusat.

Setelah mendapatkan informasi sekitar pukul 14.00 WIB, Kementrian Pertanian menurut Amran langsung bergerak cepat.

Baca juga: Tren Kunjungan Wisatawan Lesu, Pemkot Yogyakarta Berharap Libur Nataru Jadi Momen Pendongkrak

Tim dari Kementan langsung melakukan penelusuran serta berkoordinasi dengan Kapolda, Kabareskrim, dan Pangdam untuk menghentikan aktivitas di lokasi.

Pemerintah kemudian memerintahkan penyegelan untuk memastikan beras ilegal tersebut tidak beredar keluar.

Mentan Amran menekankan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah tidak membuka keran impor karena stok nasional mencukupi, pernah menyentuh angka 4,2 juta ton dan saat ini sekitar 3,8 juta ton.

 "Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh import karena stok kita banyak. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya," ucap Amran seperti yang dikutip dari Kompas.com.

Amran mengaku pelaku yang melakukan impor tanpa izin resmi dari pemerintah itu memang secara sengaja melakukan aksinya.

Dari hasil penelusuran, kata Amran, izin impor dari Thailand telah terbit sebelum rapat koordinasi mengenai impor beras digelar pada 14 November 2025.

"Rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan," ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (23/11/2025).