400 Lansia di Kulon Progo Terima Bantuan Jaminan Sosial dari Pemerintah

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo memastikan warga lanjut usia (lansia) tak mampu secara ekonomi bisa menerima bantuan .

Bantuan tersebut berasal dari Pemerintah DIY.

Kepala Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-PPPA) Kulon Progo , Heppy Eko Nugroho mengatakan ada alokasi penerima bantuan tersebut.

"Alokasi penerima bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) untuk Kulon Progo mencapai 400 orang," jelas Heppy pada wartawan, Selasa (12/04/2024).

Meski demikian, pihaknya harus melakukan verifikasi dan validasi data para penerima tersebut.

Sebab warga yang jadi penerima sebisa mungkin tidak ganda dengan program bantuan lain.

Setelah validasi, Heppy mengatakan ada 388 warga yang berhak menerima bantuan JSLU.

Sedangkan 12 lainnya dicoret karena sudah menerima bantuan lain seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Baca juga: Masyarakat Jambidan Bantul Mendapat Bantuan Alat Pengolah Sampah

"Ada juga yang karena meninggal dunia dan pindah domisili sehingga harus dicoret," ujarnya.

Selain penyaluran bantuan, para lansia penerima JSLU ini juga mendapatkan pendampingan. Heppy mengatakan ada 26 pendamping yang disiapkan, tersebar di 12 kapanewon.

Para pendamping ini bertugas untuk memastikan apakah bantuan yang disalurkan sudah diterima oleh warga lansia yang terdata.

Sekaligus memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran.

"Para pendamping ini wajib melakukan kunjungan lapangan untuk proses verifikasi," kata Heppy.

Kepala Dinsos-PPPA Kulon Progo , Bowo Pristiyanto mengatakan setiap penerima mendapatkan bantuan JSLU senilai Rp 300 ribu per bulan. Bantuan diberikan selama setahun.

Bantuan diberikan dalam bentuk barang yang jadi kebutuhan mereka.

Agar tepat sasaran dan terpantau, penyalurannya dilakukan lewat aplikasi e-Warong.

"Bantuan JSLU bagi warga Kulon Progo ini sudah cair sejak awal Februari," ungkap Bowo.( Tribunjogja.com )