Amnesty Internasional: Teror ke Ketua BEM UGM Bukan Kriminalitas Biasa

Ringkasan Berita:

• Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, buka suara terkait teror yang berlangsung secara masif dan menyasar Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto.
• Menurutnya, rangkaian ancaman tersebut bukan kriminalitas biasa, melainkan serangan sistematis yang bertujuan membungkam kritik.
• Pada akhir pekan lalu dirinya bertemu langsung dengan Tiyo dan sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta.

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, buka suara terkait teror yang berlangsung secara masif dan menyasar Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto.

Ia menilai rangkaian ancaman tersebut bukan kriminalitas biasa, melainkan serangan sistematis yang bertujuan membungkam kritik.

Usman mengungkapkan, pada akhir pekan lalu dirinya bertemu langsung dengan Tiyo dan sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta.

”Sabtu lalu saya di Jogja bertemu para mahasiswa UGM dan mengangkat kasus Tiyo saat mengisi seminar dan musik perayaan Dies Natalies FH UGM,” ujarnya saat dihubungi Tribun Jogja, Senin (16/2/2026).

Pelanggaran serius

Menurutnya, teror yang melanda Ketua BEM UGM tersebut sudah masuk kategori pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas rasa aman dan kebebasan berekspresi.

“Teror yang melanda Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto ini sudah serangan sistematis dan pelanggaran serius terhadap HAM, terutama hak atas rasa aman dan kebebasan berekspresi,” tegasnya.

Ia mengatakan, isu tersebut turut diangkat dalam diskusi publik di FH UGM pekan lalu.

Selain itu, ia juga menyampaikan pesan serupa saat tampil bersama grup musiknya.

“Ini saya angkat saat memberikan materi dalam diskusi publik di FH UGM dan juga saat saya Dkk Usman And The Blackstones membawakan lagu-lagu kritik sosial dalam acara perayaan Dies Natalies FH UGM,” jelasnya.

Usman menilai, ancaman terhadap Tiyo merupakan reaksi atas kritik yang disampaikan kepada Presiden terkait insiden seorang murid sekolah dasar di NTT yang bunuh diri karena tidak mampu membeli alat tulis.

“Serangan ancaman ini adalah reaksi atas kritik Tiyo kepada presiden atas insiden murid SD bunuh diri di NTT setelah tidak mampu beli alat tulis,” ujarnya.

Kritik berujung teror 

Ia memaparkan, setelah menyampaikan kritik tersebut, Tiyo menerima berbagai bentuk intimidasi secara beruntun, mulai dari ancaman penculikan, stigmatisasi sebagai “agen asing”, penguntitan, hingga teror yang menyasar keluarganya.

“Lalu Tiyo berturut-turut menerima ancaman penculikan, stigmatisasi ‘agen asing’, penguntitan, bahkan hingga teror yang juga menyasar ke ibunya. Ini keterlaluan dan polisi harus segera mengambil tindakan proaktif mencari pelakunya,” tegasnya.

Usman juga menyinggung bahwa Tiyo sebelumnya pernah mengalami ancaman setelah terlibat dalam aksi protes menolak Revisi UU TNI pada Maret tahun lalu. Ia melihat adanya pola berulang.

“Apalagi korban pun mengalami ancaman teror setelah terlibat aksi protes menolak Revisi UU TNI Maret tahun lalu. Ini jadinya kasus yang berulang. Saya melihat ini bukan kriminalitas biasa, tapi sudah menjadi teror sistematis untuk membungkam korban agar mengalami efek gentar (chilling effect),” katanya.

Tidak hanya Tiyo

Ia menambahkan, teror terhadap aktivis mahasiswa tidak hanya terjadi di UGM. 

Ia menyinggung kasus serupa yang menimpa Ketua dan Wakil Ketua BEM UI pada Januari lalu, serta teror terhadap aktivis Greenpeace dan kreator konten pada akhir Desember.

“Dengan adanya serangan teror atas para aktivis mahasiswa UGM dan juga di UI bulan lalu, dan mungkin pula menimpa mahasiswa dan para aktivis di tempat lain, saya melihat adanya upaya sistematis untuk melemahkan gerakan mahasiswa sebagai kekuatan yang kritis terhadap jalannya pemerintahan,” ujarnya.

Menurutnya, kampus seharusnya menjadi ruang aman bagi kebebasan berpendapat, bukan justru diliputi ketakutan.

“Kampus yang semestinya menjadi benteng kebebasan berpendapat malah kini dihinggapi atmosfer teror untuk menciptakan ketakutan bersuara kritis. Pola ini jangan dibiarkan,” tegasnya.

Lapor ke LPSK sudah tepat

Usman menilai langkah Tiyo melapor ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sudah tepat dan harus segera ditindaklanjuti.

“Langkah Tiyo melapor ke LPSK sudah tepat dan harus segera direspons dengan perlindungan maksimal dari LPSK maupun pihak UGM,” ujarnya.

Ia juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas seluruh kasus teror yang menyasar aktivis.

“Kepolisian juga wajib mengusut tuntas pelaku teror ini, begitu juga atas teror terhadap Ketua dan Wakil Ketua BEM UI Januari lalu, serta teror terhadap aktivis Greenpeace dan para kreator konten akhir Desember lalu. Negara tidak boleh membiarkan impunitas merajalela atas upaya-upaya pembungkaman ini,” harapnya.

Ibunda Tiyo turut diteror

Tidak hanya Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UGM, Tiyo Ardianto yang mendapat teror, ibunda Tiyo juga diduga turut diintimidasi.

Orang tidak dikenal itu juga disebut telah mengirimkan pesan lewat WhatsApp (WA) pada 14 Februari 2026 ibunda Tiyo, 

Inti dari pesan tersebut menyebutkan bahwa Tiyo dituduh hobi menggelapkan dana kampus agar dapat setoran.

Teror terhadap Tiyo muncul setelah ia mengirimkan surat terbuka kepada Nations Children's Fund (UNICEF) pada 6 Februari 2026 lalu.

Surat terbuka kepada UNICEF itu merupakan respons BEM UGM atas tragedi seorang siswa di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang meninggal dunia karena bunuh diri.

Terkait hal itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta turut bersuara atas intimidasi berupa teror terhadap Tiyo dan sang ibu.

Kritik adalah hal umum

Direktur LBH Yogyakarta, Julian Duwi Prasetia menyebut, apa yang dilakukan Tiyo merupakan bentuk ekspresi dan bentuk kritik terhadap kebijakan negara yang sebenarnya merupakan hal umum

Menurutnya, negara seharusnya memberikan perlindungan kepada Tiyo maupun keluarganya, karena itu sudah menjadi bagian dari kewajiban negara.

"Sehingga negara harus aktif mencari siapa yang melakukan intimidasi, serta memberikan perlindungan serta rasa aman kepada keluarga Tiyo," tegas Julian saat dihubungi, Senin (16/2/2026).

Julian juga menanggapi isi teror terhadap Tiyo yang arahnya nyaris menjurus pada upaya pencemaran nama baik.

"Sepanjang tuduhan itu tidak benar Tiyo berhak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk punya hak untuk melapor," ungkapnya.

Dia menegaskan, LBH Yogyakarta akan terus menyuarakan penolakan upaya-upaya pembungkaman yang dilakukan pemerintah.

"Kami akan turut menyuarakan jika yang diserang adalah kebebasan ekspresi dan berpendapat," tegas Julian.

Awal teror terhadap Tiyo 

Sebagai informasi, Tiyo mendapat teror melalui aplikasi WhatsApp (WA) dari nomor asing. 

Pesan tersebut terus-menerus masuk, berisi: “Agen asing”, “Culik mau?”, “Jangan cari panggung jadi tongkosong”, “Cari dosamu entr” “Banci” “Jangan cari panggung loe ya jual narasi sampah”. 

Pesan itu masuk dari nomor yang sama, namun dikirim dalam waktu yang berbeda-beda. 

Pertama kali, teror itu diterima Tiyo pada Senin (9/2). Ada sekitar enam nomor asing yang terus menghubunginya, tetapi tidak ditanggapi.

Tidak hanya teror pesan, mahasiswa Fakultas Filsafat UGM itu juga dikuntit oleh dua orang tidak dikenal dan difoto dari kejauhan. 

Sayangnya, dua sosok bertubuh tegap itu hilang ketika dikejar.

Teror itu diterima setelah BEM UGM mengirimkan surat ke Nations Children’s Fund (UNICEF), Jumat (6/2/2026). 

Surat itu dikirimkan karena melihat ironi di Tanah Air. Kala itu seorang anak di Ngada, NTT, memilih untuk mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli pulpen dan buku, padahal negara hendak menggelontorkan Rp16,7 triliun untuk iuran keanggotaan Board of Peace (BoP) besutan Donald Trump.

Pemerintah juga menggelontorkan dana Rp1,2 triliun per hari untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang tahun ini.