Catat, Ini Skema Pengalihan Arus Lalulintas saat Aksi 'Rakyat Memanggil' di Gejayan

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN- Polresta Sleman menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Pertigaan Gejayan, Depok, Kabupaten Sleman.

Langkah antisipasi ini menyusul adanya rencana aksi unjuk rasa Aliansi Rakyat Memanggil, yang rencananya digelar Sabtu (13/6/2026) siang hari ini.

Aksi massa tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap lonjakan harga kebutuhan pokok yang dipicu oleh melemahnya nilai tukar rupiah atas dolar AS serta kenaikan harga BBM non-subsidi.

Baca juga: 8 Tuntutan dari Aliansi Rakyat Memanggil, yang Sore Ini Berencana Aksi di Gejayan 

Kasihumas Polresta Sleman, Iptu Argo Anggoro mengatakan, pengalihan arus lalulintas disiapkan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di sekitar lokasi unjuk rasa.

Ada tiga skema rekayasa arus lalu lintas yang akan diterapkan, antara lain:

1. Arus dari Arah Utara: 

Kendaraan akan dialihkan berbelok ke arah timur saat tiba di Simpang Tiga Moses.

2. Arus dari Arah Barat: 

Kendaraan dialihkan ke arah utara di Simpang Empat Indomaret Point, kemudian diarahkan masuk melalui lingkungan Kampus Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

3. Arus dari Arah Selatan: 

Kendaraan dialihkan di titik putar balik (U-Turn) depan RRI Gejayan, dengan pilihan berbelok ke arah timur atau melakukan putar balik.

Menurut Argo, penerapan skema rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional di lapangan.

Jika area pusat kegiatan, yang berada di Simpang Tiga Colombo masih memungkinkan untuk dilewati, petugas hanya akan melakukan pengaturan arus tanpa melakukan penutupan jalan secara penuh.

"Kepada masyarakat pengguna jalan, diimbau untuk mengatur waktu perjalanan dan menggunakan jalur alternatif guna menghindari kepadatan arus lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan," kata Argo. 

Adapun untuk mengamankan aksi Rakyat Memanggil ini, Polresta Sleman telah menyiagakan sekitar 100 personel.

Para personel tersebut akan ditempatkan dalam pola pengamanan terbuka maupun tertutup.

Tujuannya untuk memastikan kegiatan berlangsung dengan aman, tertib dan kondusif.

Pengamanan juga diperkuat oleh bantuan kendali operasi (BKO) sebanyak 1 Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari Direktorat Samapta Polda DIY. 

Pihak kepolisian berkomitmen mengawal aksi secara profesional dan humanis, serta mengharapkan massa aksi menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hindari tindakan provokatif, perusakan fasilitas umum, penyebaran ujaran kebencian, maupun perbuatan lain yang dapat mengganggu ketertiban umum.

"Mari bersama-sama menjaga situasi wilayah Sleman tetap aman, tertib, dan kondusif dengan menghormati hak menyampaikan pendapat, sekaligus menjaga kepentingan masyarakat luas," ujar Argo. 

Sebagimana diketahui, Aliansi Rakyat Memanggil berencana menggelar aksi unjuk rasa di Pertigaan Gejayan, Sleman, Sabtu (13/6/2026) sore.

Aksi ini dipicu oleh lonjakan harga kebutuhan pokok akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga BBM non-subsidi.

Aliansi mengkritik pemerintah Prabowo-Gibran yang dinilai lebih fokus pada proyek besar rawan korupsi ketimbang kesejahteraan rakyat, serta menyayangkan penyempitan ruang demokrasi akibat kriminalisasi terhadap kritik publik. 

Dalam aksi tersebut, massa turun ke jalan dengan membawa delapan tuntutan utama.

1. Hentikan Program Makan Bergizi Gratis yang rawan korupsi dan minim pengawasan publik.

2. Tolak Koperasi Desa Merah Putih yang menyimpang dari prinsip ekonomi rakyat dan berpotensi menjadi instrumen kontrol politik.

3. Cabut revisi UU TNI, UU Polri, UU Kejaksaan, dan UU Peradilan Militer. Lindungi kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, dan berserikat.

Selidiki dan adili seluruh pelaku pelanggaran HAM dari unsur TNI maupun Polri.

4. Wujudkan pendidikan gratis yang berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia.

5. Wujudkan layanan dan fasilitas kesehatan gratis yang dapat diakses seluruh rakyat tanpa diskriminasi.

6. Pulihkan dan tingkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat.

7. Lindungi hak-hak pekerja. Hentikan eksploitasi PRT, guru, buruh tani, buruh tambang, dan buruh manufaktur.

8. Turunkan harga bahan pokok, BBM, dan tarif utilitas publik. Rakyat bukan penanggung beban akibat korupsi dan salah urus negara.(*)