Presiden Dianggap Terlalu Sering ke Luar Negeri, Pakar UGM Dorong Prabowo Fokus Forum Multilateral
Subarsono menilai absennya kepala negara secara fisik dalam durasi yang lama berdampak pada efektivitas pengawasan roda pemerintahan.
Penulis: Christi Mahatma Wardhani | Editor: Muhammad Fatoni
Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Intensistas kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan publik.
Hingga 2026, tercatat ada sekitar 53 lawatan luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo sejak menjabat hingga 2026.
Menurut Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono, tingginya intensitas kunjungan luar negeri menjadi beban fiskal baru bagi postur anggaran negara.
Padahal, pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran di kementerian/lembaga hingga daerah.
Tidak hanya berimplikasi pada fiskal, kerapnya perjalanan luar negeri menghilangkan esensi keteladanan seorang pemimpin di mata publik.
Merujuk pada falsafah Ki Hajar Dewantara, ia menegaskan bahwa seorang pemimpin wajib memberikan contoh nyata bagi publik dan jajarannya.
“Fenomena ini bisa dibaca bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara tidak memberikan teladan pada kepatuhan seruan pemerintah. Kalau kita pinjam teorinya Ki Hajar Dewantara, seorang pemimpin itu perlu Ing ngarso sung tulodho, yang mengandung arti di depan (pimpinan) harus memberi teladan,” katanya, Minggu (7/6/2026).
Subarsono menilai absennya kepala negara secara fisik dalam durasi yang lama berdampak pada efektivitas pengawasan roda pemerintahan.
Kendati pengawasan dapat dilakukan melalui integrasi teknologi informasi, namun tidak seefektif jika dilakukan secara luring.
“Saya percaya Presiden masih bisa memantau jalannya roda pemerintahan dan pengawasan melalui berbagai sarana jaringan internet, seperti zoom meeting, telepon internasional, video konferensi, dan berbagai platform media sosial. Tentu saja tidak seefektif kalau dilakukan secara luring, ketika presiden di dalam negeri. Namun, itu sebagai upaya untuk meminimalkan dampak negatif dari absennya presiden,” ungkapnya.
Agar tidak menjadi beban fiskal, ia mendorong pemerintah menyusun skala prioritas kunjungan.
Forum-forum multilateral bisa menjadi fokus kunjungan.
Melalui forum tersebut, presiden dapat mendapat beberapa target diplomasi meskipun dalam satu kali perjalanan.
Baca juga: Pengamat UGM: Ganti Kepala BGN Saja Tak Cukup, Sistem Harus Dibenahi
Respon Aksi Reaktif Teddy
Subarsono juga memberikan catatan terkait respons Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya dalam menanggapi kritik eks Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal soal perjalanan luar negeri Prabowo.
| Reaktivasi Adisutjipto, Sumantoyo Nilai Instruksi Presiden Kontradiktif, PHRI Kulon Progo Resah |
|
|---|
| Tanggapi Arahan Prabowo soal Reaktivasi Bandara Adisutjipto, Sri Sultan HB X: Belum Ada Komunikasi |
|
|---|
| Misteri Teror Api Seyegan Mulai Terjawab, Pakar UGM: Titik Api Berpindah-pindah Ikuti Pergerakan Gas |
|
|---|
| Para Pakar UGM Saksikan Langsung Api Menyala Sendiri di Rumah Seyegan, Pemicu Diduga Gas Hidrogen |
|
|---|
| Transformasi BEM UGM Menjadi SEMA, Tiyo Ardianto: Prabowo Tidak Bisa Tidur Nyenyak Lagi |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jogja/foto/bank/originals/20261904-Prabowo-bertemu-Macron.jpg)