Presiden Dianggap Terlalu Sering ke Luar Negeri, Pakar UGM Dorong Prabowo Fokus Forum Multilateral 

Subarsono menilai absennya kepala negara secara fisik dalam durasi yang lama berdampak pada efektivitas pengawasan roda pemerintahan.

Tayang:
Tribun Jogja/Setneg RI
PERTEMUAN - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, di Istana Élysée, Paris, Selasa (15/04/2026). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Intensistas kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan publik.

Hingga 2026, tercatat ada sekitar 53 lawatan luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo sejak menjabat hingga 2026.

Menurut Pakar  Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono, tingginya intensitas kunjungan luar negeri menjadi beban fiskal baru bagi postur anggaran negara.

Padahal, pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran di kementerian/lembaga hingga daerah.

Tidak hanya berimplikasi pada fiskal, kerapnya perjalanan luar negeri menghilangkan esensi keteladanan seorang pemimpin di mata publik.

Merujuk pada falsafah Ki Hajar Dewantara, ia menegaskan bahwa seorang pemimpin wajib memberikan contoh nyata bagi publik dan jajarannya. 

“Fenomena ini bisa dibaca bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara tidak memberikan teladan pada kepatuhan seruan pemerintah. Kalau kita pinjam teorinya Ki Hajar Dewantara, seorang pemimpin itu perlu Ing ngarso sung tulodho, yang mengandung arti di depan (pimpinan) harus memberi teladan,” katanya, Minggu (7/6/2026).

Subarsono menilai absennya kepala negara secara fisik dalam durasi yang lama berdampak pada efektivitas pengawasan roda pemerintahan.

Kendati pengawasan dapat dilakukan melalui integrasi teknologi informasi, namun tidak seefektif jika dilakukan secara luring. 

“Saya percaya Presiden masih bisa memantau jalannya roda pemerintahan dan pengawasan melalui berbagai sarana jaringan internet, seperti zoom meeting, telepon internasional, video konferensi, dan berbagai platform media sosial. Tentu saja tidak seefektif kalau dilakukan secara luring, ketika presiden di dalam negeri. Namun, itu sebagai upaya untuk meminimalkan dampak negatif dari absennya presiden,” ungkapnya.

Agar tidak menjadi beban fiskal, ia mendorong pemerintah menyusun skala prioritas kunjungan.

Forum-forum multilateral bisa menjadi fokus kunjungan.

Melalui forum tersebut, presiden dapat mendapat beberapa target diplomasi meskipun dalam satu kali perjalanan.

Baca juga: Pengamat UGM: Ganti Kepala BGN Saja Tak Cukup, Sistem Harus Dibenahi

Respon Aksi Reaktif Teddy

Subarsono juga memberikan catatan terkait respons Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya dalam menanggapi kritik eks Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal soal perjalanan luar negeri Prabowo. 

Sumber: Tribun Jogja
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved