Menuju Malioboro Bebas Kendaraan Bermotor November 2026, Ini Tantangan Besar Dishub Kota Yogyakarta

Ringkasan Berita:

• Pemkot Yogyakarta ingin merealisasikan kawasan Malioboro sebagai zona emisi rendah atau Low Emission Zone yang ditarget sah pada November 2026. 
• Di balik visi mewujudkan ruang publik yang hijau dan nyaman itu, tantangan besar dari sisi manajemen transportasi dan sosial ekonomi masyarakat telah menanti.
• Menurut ​Kepala Dishub Kota Yogyakarta, Agus Arif Nugroho, realita pelik yang dihadapi adalah ketidakseimbangan antara luas wilayah dengan mobilitas manusia, terutama hari libur .

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemkot Yogyakarta berpacu dengan waktu untuk merealisasikan kawasan Malioboro sebagai zona emisi rendah atau Low Emission Zone (LEZ) yang ditargetkan sah pada November 2026. 

Namun, di balik visi mewujudkan ruang publik yang hijau dan nyaman tersebut, tantangan besar dari sisi manajemen transportasi dan sosial ekonomi masyarakat telah menanti di depan mata.

​Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta, Agus Arif Nugroho mengungkapkan, salah satu realita pelik yang dihadapinya adalah ketidakseimbangan antara luas wilayah dengan jumlah mobilitas manusia, terutama saat memasuki libur akhir pekan.

​Secara geografis, wilayah Kota Yogyakarta tergolong mini, yakni hanya seluas 32,5 kilometer persegi dengan jumlah penduduk asli berkisar di angka 400.000 jiwa. 

Kendati demikian, daya tarik wisatanya luar biasa masif, sehingga lonjakan jumlah manusia di Kota Yogyakarta bisa meningkat berkali-kali lipat pada momen tertentu.

​"Kota Yogyakarta itu tidak besar. Penduduknya hanya 400.000 jiwa. Tapi, saat weekend bisa mencapai 4 juta jiwa. Ini menjadi salah satu realita yang membahagiakan, tapi dari sisi transportasi membuat pusing," ujarnya, Jumat (5/6/26).

​Arif menambahkan, ke mana pun tujuan utama wisatawan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kawasan Malioboro menjadi magnet utama yang tidak boleh dilewatkan. 

Posisi Malioboro sebagai central business district sekaligus pusat aktivitas budaya, membuat penumpukan kendaraan pribadi memicu masalah emisi karbon tinggi, kemacetan parah, serta penurunan kualitas udara.

​Guna mengurai benang kusut tersebut, Dishub Kota Yogyakarta menegaskan, strategi utama Pemkot adalah dengan gencar mendorong transformasi dari transportasi pribadi ke transportasi publik.

​Pihaknya mengaku terus menjalin komunikasi intensif dengan jajaran PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk meningkatkan layanan kereta komuter (KRL). 

​"Masyarakat yang dari luar daerah tidak harus membawa kendaraannya masuk ke Yogyakarta. Untuk menikmati kota ini, kereta komuter kita sudah sangat strategis, langsung sampai ke jantung Kota Yogyakarta di Stasiun Tugu," sebutnya.

Benahi ekositem transportasi

​Selain optimalisasi kereta komuter, tantangan paling sensitif dalam realisasi kawasan rendah emisi ini adalah membenahi ekosistem transportasi lokal di dalam Malioboro, salah satunya keberadaan becak motor (bentor). 

Arif menceritakan bagaimana jajaran pimpinan daerah terus mendesak instansinta untuk melahirkan solusi yang humanis tanpa mematikan mata pencaharian warga.

"Secara regulasi (bentor) jelas tidak sesuai, secara lingkungan apalagi, akan tetapi secara kemanusiaan, kita harus purar otak. Maka kami mencoba membuat prototipe, setelah prototipe becak listrik ini, becak kayuh bertenaga tambahan," ungkapnya.