Program PAUD dan Posyandu Paling Terdampak Pemangkasan Dana Desa 2026

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah kalurahan (Pemkal) di Kulon Progo kini harus dihadapkan dengan sedikitnya Dana Desa karena pemangkasan besar-besaran dari pemerintah pusat. Sejumlah program pun terpaksa dipangkas.

Carik Kalurahan Pengasih di Kapanewon Pengasih, Kulon Progo, Dwi Inggit Rahmawati mengatakan bahwa Dana Desa yang diterima di 2026 ini hanya sekitar Rp 300-an juta.

"Bandingkan dengan tahun 2025 yang Dana Desa-nya sebesar Rp 1,6 miliar," kata Dwi ditemui pada Kamis (07/05/2026).

Ia mengakui pemangkasan itu sangat berdampak pada pelaksanaan program kegiatan di kalurahan.

Pihaknya pun mengaku pusing untuk mengatur pembiayaan program agar tetap bisa berjalan.

Menurut Dwi, program yang paling terdampak adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Sebab program ini langsung menyentuh masyarakat.

"Saat ini ada sebanyak 22 guru untuk sekitar 12 PAUD dan 70 orang kader kesehatan untuk 14 Posyandu," ujarnya.

Baca juga: Terimbas Pemangkasan Dana Desa dari Pusat, Honor Guru PAUD di Kulon Progo Turun jadi Rp 350 Ribu

Dampaknya adalah penurunan honor, terutama bagi guru PAUD. Dwi mengatakan honor guru PAUD dipotong dari sebelumnya Rp 500 ribu menjadi Rp 350 ribu, dan guru pendamping PAUD menerima honor Rp 300 ribu dari sebelumnya Rp 450 ribu.

Sedangkan untuk kader kesehatan tidak dikenakan pemotongan honor. Sebab honornya sudah diatur lewat Surat Keputusan (SK) Bupati, di mana setiap kader menerima honor Rp 75 ribu per bulan.

"Tapi kami lakukan penyesuaian terhadap kemampuan pelayanannya," jelas Dwi.

Penurunan honor ini mendapat respon kekecewaan dari para guru. Salah satunya Yuni Rahayu, guru di PAUD dan TK Pertiwi di Kalurahan Pengasih.

Ia mengaku sedih karena honor yang tidak seberapa itu masih harus dipotong lagi karena pemangkasan Dana Desa.

Apalagi pemangkasan itu dilakukan demi memenuhi program lainnya, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan anggaran besar.

"Saya harap kesejahteraan guru bisa lebih diperhatikan oleh pemerintah," kata Yuni.(alx)