Pemda DIY Susun RKPD 2027, Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Hingga 7,5 Persen

Ringkasan Berita:

• Pemda DIY mematok target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,3 persen hingga 7,5 persen pada tahun 2027.
• Penyusunan RKPD DIY 2027 dirancang sebagai tahun konsolidasi capaian pembangunan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022-2027. 
• Untuk memastikan anggaran efektif dan tepat sasaran, pembangunan DIY tahun 2027 akan difokuskan pada enam prioritas.

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) mematok target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,3 persen hingga 7,5 persen pada tahun 2027.

Meski demikian, rencana akselerasi ekonomi ini dibayangi oleh potensi pembengkakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, memaparkan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY 2027 dirancang sebagai tahun konsolidasi capaian pembangunan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022-2027. 

Selain target pertumbuhan ekonomi, Pemda DIY juga membidik tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun ke angka 3,06 persen - 3,38 persen, dan angka kemiskinan ditekan hingga 8,5 persen - 9,5 persen.

Untuk mencapai target indikator kinerja utama tersebut, Pemda DIY telah memproyeksikan kerangka anggaran daerah.

Catatan Khusus

Namun, Ni Made memberikan catatan khusus mengenai tingginya usulan program yang berpotensi melebarkan jarak antara belanja dan pendapatan daerah.

"Belanja daerah DIY pada 2027 diproyeksikan sebesar Rp4.595.126.239.938 dengan pendapatan sebesar Rp4.464.751.239.938, sehingga defisit APBD diperkirakan sebesar 2,92 persen. Namun demikian, usulan yang saat ini berproses di SIPD sudah melebihi defisit di atas 5 persen. Oleh karenanya, pasca-Musrenbang ini perlu diskusi lebih lanjut, termasuk untuk memastikan pemenuhan Mandatory Spending sebagai amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah," kata Ni Made pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2027 di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (23/4/2026). 

Kehati-hatian dalam manajemen anggaran ini dinilai krusial mengingat DIY tengah menghadapi tantangan inflasi.

Tercatat, inflasi DIY pada Januari 2026 menyentuh angka 4,08 persen, yang berada sedikit di luar rentang target tahun 2026 yakni pada kisaran 2-4 persen.

Baca juga: Sri Sultan HB X Minta Pemerintah Pusat Dukung Sektor Unggulan dan Selaraskan Proyek Strategis di DIY

Enam Prioritas

Untuk memastikan anggaran efektif dan tepat sasaran, pembangunan DIY tahun 2027 akan difokuskan pada enam prioritas.

Keenam prioritas tersebut yakni :

1. Penurunan tingkat kemiskinan
2. Pengembangan kehidupan ekonomi layak
3. Peningkatan kualitas SDM
4. Penurunan ketimpangan kelas sosial dan wilayah
5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik
6. Penciptaan lingkungan hidup yang lebih baik dan aman.

"Tahun 2027 merupakan tahun konsolidasi capaian pembangunan DIY dalam periode RPJMD 2022-2027, sehingga prioritas pembangunan diarahkan tidak hanya untuk mempercepat pencapaian target kinerja daerah, tetapi juga untuk memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan pada periode perencanaan berikutnya," ujar Ni Made.

Pembangunan Selatan DIY Jadi Strategi Kunci 2027

Capaian makro Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan tren positif dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 yang mencapai 82,48 atau tertinggi kedua di Indonesia.

Namun, Pemda DIY mengakui bahwa masalah ketimpangan wilayah, kesejahteraan, dan indeks kebahagiaan masih menjadi pekerjaan rumah berat karena capaiannya belum sesuai target.

Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan hingga triwulan pertama 2026, sejumlah indikator di level sasaran dan tujuan belum mencapai titik optimal.

Ketimpangan pertumbuhan antarkawasan, terutama kawasan selatan yang belum maju dibandingkan pusat perkotaan, menjadi perhatian utama perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY 2027.

Terkait masih melesetnya sejumlah indikator kesejahteraan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, merinci hasil evaluasi pembangunan daerah.

"Hasil evaluasi pembangunan sampai dengan triwulan pertama 2026 menunjukkan bahwa terdapat kinerja yang realisasinya masih belum sesuai target tahun 2026, seperti Level Tujuan Pemda: Inclusive Growth Index, Indeks Kebahagiaan, dan Indeks Williamson. Level Sasaran Pemda: Angka kemiskinan, pendapatan per kapita, inflasi, Indeks Pembangunan Kebudayaan, dan kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY," ungkap Ni Made.

"Serta 9 indikator pada program Pemda yang belum sesuai target yaitu Indeks Gini, Rasio Kewirausahaan, Persentase Penduduk yang mendapat layanan dasar layak, Indeks Pemberdayaan Gender, Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Ekonomi, Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi pada kabupaten/kota yang belum maju, Indeks Kepuasan Masyarakat, Perwujudan Pola Ruang, dan Indeks Ketahanan Daerah," lanjutnya.

"Perlu diketahui bahwa beberapa evaluasi kinerja masih menggunakan realisasi tahun 2025 dikarenakan belum adanya rilis data terbaru," tambahnya.

Baca juga: Hadapi Keterbatasan Fiskal, Ini Instruksi Sri Sultan HB X untuk ASN DIY

Tema Pembangunan 2027

Menyikapi hal tersebut, Pemda DIY menetapkan tema pembangunan 2027 bertajuk "Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Perwujudan Panca Mulia."

Inklusivitas di sini diklaim sebagai penegasan bahwa pertumbuhan ekonomi harus bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan wilayah di DIY.

"Penekanan pada tema tersebut dapat dimaknai, pertama, sebagai upaya menjaga dan meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor-sektor unggulan, peningkatan produktivitas, penciptaan nilai tambah, serta perluasan kesempatan kerja, sekaligus mendorong adaptasi terhadap transformasi ekonomi, teknologi, dan inovasi guna memperkuat daya saing secara berkelanjutan. Kedua, pertumbuhan tersebut harus bersifat inklusif, yang menegaskan bahwa hasil pembangunan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan merata di seluruh wilayah DIY. Ketiga, prinsip berkelanjutan mencerminkan komitmen untuk menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan hidup. Terakhir, seluruh upaya ini bermuara pada Panca Mulia, yakni terwujudnya kemuliaan hidup masyarakat DIY yang tercermin dalam menurunnya kemiskinan, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, berkurangnya ketimpangan sosial dan wilayah, serta terciptanya kehidupan ekonomi yang layak dan lingkungan hidup yang lebih baik, aman, dan tenteram, yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan nilai-nilai keistimewaan DIY," paparnya.

Sebagai langkah konkret pemerataan, DIY menargetkan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tiga kabupaten, yakni Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul terhadap keseluruhan PDRB DIY bisa mencapai 40,24 persen pada 2027.

DIY juga memberikan penekanan intervensi khusus untuk pemberdayaan kawasan selatan dan reformasi kalurahan.

Untuk memperbaiki Indeks Williamson atau indeks ketimpangan wilayah, Pemda DIY telah menyiapkan strategi yang komprehensif. 

"Melalui pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan selatan, penguatan ekonomi lokal dan UMKM berbasis potensi wilayah, afirmasi kebijakan dan penganggaran berbasis wilayah, serta peningkatan investasi dan kemudahan berusaha di kawasan selatan," kata Ni Made menjelaskan strategi akselerasi kinerja.

Pemda DIY menegaskan, meskipun pencapaian indikator tersebut merupakan tanggung jawab daerah, kolaborasi seluruh stakeholder pembangunan dan dukungan Pemerintah Pusat mutlak diperlukan agar ukuran keberhasilan panca mulia masyarakat DIY dapat terwujud pada 2027.

"Keseluruhan strategi yang dirumuskan tersebut tentunya memerlukan kolaborasi dari Bapak/Ibu stakeholder pembangunan di DIY agar pada tahun 2027, target-target yang ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan kita dapat tercapai," pungkasnya. (*)