Disperindag DIY Antisipasi Pergeseran Konsumsi LPG Nonsubsidi ke Subsidi

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY melakukan antisipasi peralihan LPG 5,5 Kg dan 12 Kg ke gas melon, pascakenaikan harga LPG nonsubsidi pada 18 April 2026 lalu. 

Kepala Disperindag DIY, Yuna Pancawati, mengatakan ketersediaan LPG 5,5 Kg dan 12 Kg secara umum dalam kondisi aman dan terkendali.

Di samping itu, distribusi juga berjalan normal, melalui jaringan agen dan pangkalan resmi. 

"Tidak terdapat indikasi gangguan pasokan. Pertamina bersama pemerintah daerah terus melakukan monitoring untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi," katanya, Selasa (21/4/2026). 

Sejak terjadi penyesuaian harga beberapa waktu lalu, ia menyebut belum ada keluhan signifikan dari masyarakat.

Pasalnya, LPG nonsubsidi memiliki segmen konsumen yang berbeda dari LPG subsidi. 

Yuna menerangkan umum konsumen LPG nonsubsidi berasal dari kelompok masyarakat yang relatif tidak terlalu sensitif terhadap perubahan harga.

Selain itu, konsumen pada segmen ini cenderung mempertimbangkan aspek kenyamanan dan kualitas layanan.

"Potensi peralihan tersebut relatif terbatas. Hal ini karena terdapat perbedaan spesifikasi penggunaan, termasuk kebutuhan untuk mengganti tabung dan regulator apabila beralih ke LPG 3 kg," terangnya. 

"Selain itu, LPG 3 kg merupakan LPG bersubsidi yang diperuntukkan khusus bagi masyarakat tertentu seperti umah tangga kurang mampu dan UMKM, sehingga penggunaannya tidak bersifat bebas," sambungnya. 

Baca juga: Harga LPG Nonsubsidi Naik, Hiswana Migas DIY Sebut Ada Indikasi Pergeseran ke Gas 3 Kg

Potensi Pergeseran

Kendati demikian, ia tetap melakukan  antisipasi pergeseran ke LPG 3 Kg.

Sebagai langkah antisipasi, pihaknya bersama pemangku kepentingan bakal memperketat pengawasan distribusi LPG 3 Kg.

Dengan demikian penyaluran LPG subsidi bisa tepat sasaran dan sesuai ketentuan. 

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait peruntukan LPG bersubsidi dan pentingnya penggunaan energi secara efisien. 

"Kami juga berkoordinasi dengan Pertamina dan aparat pengawas untuk mencegah potensi penyalahgunaan distribusi LPG bersubsidi. Termasuk mendorong penggunaan LPG nonsubsidi bagi masyarakat mampu sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan subsidi yang tepat sasaran," imbuhnya. (*)