Berlaku 2026, Pendidikan Khas Kejogjaan Sasar PAUD hingga Kampus, Jadi Benteng Karakter Anak DIY

Eko menekankan bahwa pendidikan tidak bisa dilepaskan dari aspek sosiologis.

Penelitian menunjukkan bahwa pemicu kekerasan remaja berakar pada kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi.

Ia juga menyoroti rusaknya mentalitas kerja keras akibat pragmatisme dalam sistem zonasi sekolah.

"Di kelas menengah tumbuh pragmatisme—seperti menghalalkan segala cara (pindah KTP/KK) demi masuk sekolah favorit lewat jalur zonasi. Ini mendidik anak untuk mencari jalan pintas, bukan bekerja keras," tuturnya.

Ada tantangan finansial

Dari sisi kebijakan publik, DPRD DIY mengungkapkan adanya tantangan finansial. Meskipun komitmen daerah kuat, terdapat penurunan alokasi dana pendidikan pada tahun 2026 akibat pemangkasan dana transfer pusat.

Pada tahun 2025, alokasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta mencapai Rp206 miliar. 

Namun pada tahun 2026, anggaran tersebut diproyeksikan turun menjadi Rp196 miliar atau berkurang sekitar Rp9 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Guna mengoptimalkan fasilitas tanpa beban pembangunan fisik yang besar, Eko mengusulkan konsep "Sekolah Sore" di sekolah-sekolah yang sudah ada.

"Apa sih cita-cita sekolah rakyat? Kan cita-citanya adalah memberikan fasilitas dukungan pendidikan kepada masyarakat yang memerlukan, yang membutuhkan itu. Kenapa enggak bikin sekolah sore aja? Kita punya dua alternatif nih, kita punya Taman Siswa yang dari TK sampai ke perguruan tingginya ada. Kenapa enggak duitnya ditaruh di situ saja kemudian orang masuk dengan tidak membayar? Atau alternatif kedua, di semua tingkatan bikin sekolah sore. Tinggal nanti kesejahteraan gurunya ditambah, mungkin rekrutmen gurunya yang perlu ditambah, tapi enggak perlu bangun gedung lagi. Misalnya SMA Negeri 1, nanti jamnya yang pagi pulang sekolah, masuk kelas sore. Ijazahnya sama, dan sama-sama asli," jelasnya.
Terkait hasil uji coba PKJ setahun terakhir yang menunjukkan skor karakter 4,1 dari skala 5, Eko Suwanto mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada angka administratif. Baginya, indikator keberhasilan PKJ harus bersifat zero tolerance terhadap pelanggaran perilaku.

"Alat ukur PKJ itu seharusnya bukan sekadar angka 1 sampai 5. Indikator suksesnya sederhana: Adakah siswa yang merokok di lingkungan sekolah? Adakah yang terlibat narkoba, seks bebas, atau kejahatan jalanan? Apakah mereka masih memiliki budaya salim dan hormat pada guru? PKJ itu harus nancep di hati. Jika ada murid terlibat kejahatan, kepala sekolah dan guru PKJ-nya harus ikut bertanggung jawab," tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Di sisi lain, Widihasto Wasana Putra memberikan catatan kritis terkait istilah "Pendidikan Khas Kejogjaan". Ia mengusulkan perubahan nomenklatur agar lebih berakar pada identitas resmi dan filosofis wilayah.

"Saya ingin mengusulkan agar nomenklatur 'Pendidikan Khas Kejogjaan' dikaji ulang. Kata 'Jogja' itu bahasa dialek, sedangkan faktumnya adalah 'Yogyakarta' atau 'Ngayogyakarta'. Saya lebih sreg jika menggunakan istilah 'Kawruh' daripada 'Khas'. Kita punya istilah ngangsu kawruh. Kawruh itu pengetahuan yang holistik. Mungkin namanya bisa 'Pendidikan Kawruh Ngayogyakarta'. Seperti busana, kita menyebutnya 'Busana Gagrak Ngayogyakarta'. Kata gagrak itu punya posisi yang lebih kuat dan tidak campur-aduk," pungkas Widihasto.