Berlaku 2026, Pendidikan Khas Kejogjaan Sasar PAUD hingga Kampus, Jadi Benteng Karakter Anak DIY

Ringkasan Berita:

• Pemda DIY tengah mematangkan implementasi Pendidikan Khas Kejogjaan (PKJ) yang dijadwalkan berlaku serentak pada tahun ajaran 2026/2027.
• Kebijakan ini diproyeksikan menjadi benteng karakter bagi generasi muda di tengah disrupsi digital.
• PKJ bukan merupakan mata pelajaran (mapel) baru yang berdiri sendiri, melainkan diintegrasikan ke dalam kurikulum yang sudah ada di seluruh jenjang, mulai dari PAUD hingga Perguruan Tinggi. 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tengah mematangkan implementasi Pendidikan Khas Kejogjaan (PKJ) yang dijadwalkan berlaku serentak pada tahun ajaran 2026/2027.

Kebijakan ini diproyeksikan menjadi benteng karakter bagi generasi muda di tengah disrupsi digital.

Program PKJ bukan merupakan mata pelajaran (mapel) baru yang berdiri sendiri, melainkan diintegrasikan ke dalam kurikulum yang sudah ada di seluruh jenjang, mulai dari PAUD hingga Perguruan Tinggi.

Langkah ini diambil guna memperkuat nilai keistimewaan DIY sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) Keistimewaan DIY, Widihasto Wasana Putra, menegaskan bahwa PKJ merupakan kristalisasi dari harapan seluruh pemangku kepentingan di Yogyakarta agar materi pendidikan relevan dengan kondisi lokal.

Dasar perumusan kurikulum ini bersumber pada filosofi luhur seperti Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh, serta semangat Golong Gilig.

"Artinya, ketika bangsa kita—atau dalam hal ini DIY—menjadikan isu pendidikan sebagai prioritas utama, ini tentu sangat strategis dan selaras dengan tujuan NKRI. Secara lebih khusus lagi, Pendidikan Khas Kejogjaan menurut saya adalah harapan dari semua stakeholder di Yogyakarta, mulai dari Ngarsa Dalem (Gubernur), Wakil Gubernur, hingga semua pemangku kepentingan," ujar Widihasto dalam dialog "Ngobrol Parlemen", Rabu (4/3).

Ia menambahkan bahwa fokus utama PKJ adalah pendidikan karakter (adab), bukan sekadar keterampilan (skill).

Merujuk pada Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya, nilai-nilai seperti guyub rukun, gotong royong, toleransi, dan sopan santun menjadi fondasi utama.

"Kata kuncinya lebih kepada pendidikan karakter, bukan sekadar skill. Kalau keterampilan bisa diasah dari mana saja, tapi karakter—seperti menghormati orang tua, beradab, dan santun—adalah pondasinya. Salah satu contoh konkrit yang viral belakangan ini adalah perilaku berkendara. Di Jogja, saat lampu merah, suara klakson itu jarang terdengar. Orang lebih sabar, santun, dan punya tepa slira. Ini bukti karakter yang harus dipertahankan," tambahnya.

PKJ harus bisa jawab klitih

Namun, narasi keistimewaan ini berhadapan dengan realitas pahit di lapangan.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menyoroti fenomena kekerasan jalanan atau klitih yang terus berulang dalam satu dekade terakhir.

Menurutnya, PKJ harus mampu menjawab mengapa nilai-nilai luhur Yogyakarta seolah luntur di tangan sebagian generasi mudanya.

"Tantangan nyata di Jogja 10 tahun terakhir adalah fenomena kekerasan jalanan atau yang sering disebut klitih. Ini paradoks. Di satu sisi kita bangga sebagai Kota Pendidikan, tapi di sisi lain ada kejahatan jalanan oleh anak muda. Di mana nilai Memayu Hayuning Bawana atau Ora Mingkuh-nya saat kejahatan itu terjadi berulang kali?" kritik Eko Suwanto.