Buntut Konflik AS-Israel vs Iran, Kemenag DIY Imbau Warga Tunda Keberangkatan Umrah

 
 
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah melalui Kementerian Agama mengimbau masyarakat untuk menunda keberangkatan ibadah umrah menyusul situasi darurat di kawasan Timur Tengah akibat eskalasi konflik bersenjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH), sebanyak 58.873 warga negara Indonesia yang menjalankan ibadah umrah masih berada di Arab Saudi hingga saat ini.

Jemaah tersebut tersebar di sejumlah kota utama, terutama Makkah dan Madinah. Proses kepulangan mereka kini dilakukan secara bertahap mengikuti rotasi penerbangan maskapai yang terdampak situasi ruang udara di kawasan tersebut.

Plt Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama DIY, Jauhar Mustofa, menyatakan bahwa keputusan imbauan penundaan ini merupakan hasil rapat koordinasi Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus pada Minggu (1/3) sore.

Langkah mitigasi diambil untuk menjamin keselamatan warga negara di tengah ketidakpastian keamanan.

"Terkait langkah selanjutnya dari kami di Kementerian Agama, pada hari Minggu sore, Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus telah mengadakan rapat koordinasi untuk menyikapi eskalasi yang terjadi di Timur Tengah," ujar Jauhar saat ditemui di Yogyakarta, Selasa (3/3).

"Berdasarkan hasil rapat tersebut, Bapak Wakil Menteri Agama kan juga sudah menyampaikan bahwa saat ini memang karena terjadi perang di Timur Tengah (Iran vs Israel) lalu kemudian mengimbau pada masyarakat Indonesia yang akan menjalankan ibadah umrah untuk menunda terlebih dahulu. Jadi untuk ditunda sampai nanti kondisi situasi yang ada di Timur Tengah sudah mulai mereda

Bagi yang masih di Mekkah

Untuk jemaah yang saat ini masih berada di Tanah Suci Mekkah, pemerintah telah menyiagakan tim perlindungan di titik-titik krusial. 

Kantor Urusan Haji (KUH) di Jeddah berkoordinasi dengan KJRI untuk memastikan jemaah yang mengalami kendala penerbangan mendapatkan pendampingan.

"Bagi yang saat ini sudah berada di Arab Saudi, ini KJRI maupun KUH kantor urusan haji yang berada di Jeddah sudah membentuk tim," lanjut Jauhar. 

"Informasi yang saya terima ada tiga tim yang diterjunkan di tiga terminal yang ada di sana di Jeddah itu yang akan memberikan pelayanan pendampingan segala jenis perlindungan bagi jemaah umrah kita yang saat ini ada di Arab Saudi melaksanakan umrah pun juga yang saat ini mungkin akan melaksanakan perjalanan pulang ke tanah air. 

"Jadi memang ada beberapa informasi bahwa ada jemaah kita yang tertunda penerbangannya karena ada eskalasi ini, cancel dan lain sebagainya.

Jauhar menambahkan, meskipun terjadi kondisi force majeure, hak-hak jemaah tetap dilindungi oleh regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pemerintah memastikan akan mengawal setiap persoalan yang muncul antara jemaah dan biro perjalanan.

"Hak-hak jemaah dilindungi oleh regulasi. Baik apalagi ada force majeure seperti ini ya, yang gak force majeure yang biasa saja ketika ada persoalan yang malapraktik dari sebuah biro, itu akan terlindungi.

"Jadi kami pemerintah dalam hal ini, Kementerian Agama juga tetap akan memberikan pelindungan dan memastikan hak-hak para jemaah ini tetap bisa ditunaikan oleh biro itu. Kita akan mendampingi kalau ada persoalan seperti itu.