Dirintelkam Polda DIY Imbau Peserta Aksi Damai Sikapi Tragedi Tual Tidak Anarkis

“Penanganan kasus ini harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Saya mendorong adanya komunikasi intensif antara penyidik dan jaksa, bahkan jika perlu melibatkan pegiat Hak Asasi Manusia dalam proses gelar perkara untuk memastikan akuntabilitas,” tandasnya.

Di sisi lain, tindakan oknum Brimob tersebut berpotensi dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan. 

“Jika itu bukan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Brimob dan situasinya tidak dalam kondisi kerusuhan besar, maka tindakan tersebut bisa masuk kategori penyalahgunaan kewenangan. Apakah tidak ada aparat setempat yang dapat menangani? Apakah harus Brimob yang turun? Ini yang perlu dievaluasi secara menyeluruh,” terangnya.

Ia pun mendorong evaluasi menyeluruh tata kelola dan distribusi personel kepolisian.

Jumlah personel yang besar harus diimbangi dengan penempatan secara proporsional dan tepat sasaran, bukan menumpuk pada jabatan struktural yang minim interaksi dengan masyarakat.

Kritik keras ketua BEM UGM

Sebelumnya, Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto melontarkan kritik pedas soal insiden dugaan penganiayaan pelajar oleh oknum anggota Brimob Polda Maluku.

Ia meminta Presiden Prabowo tidak menutup mata dan telinga atas realitas masyarakat. 

Hal itu disampaikan Tiyo menanggapi meninggalnya anak di Tual, Maluku setelah dianiaya oknum anggota Brimob Polda Maluku, Kamis (19/2/2026) lalu.

Menurut dia, kematian anak di Tual akibat sistem yang melanggengkan kekerasan.

"Saya yakin Presiden Prabowo sampai hari ini tidak tahu bahwa ada kematian di NTT dan kematian di Tual," katanya saat ditemui di UII Cik Di Tiro, Minggu (22/2/2026). 

"Yang satu dibunuh oleh sistem yang tidak berpihak pada pendidikan, yang satu dibunuh oleh sistem yang melanggengkan kekerasan.

"Presiden tidak boleh menutup mata dan telinga tentang realitas yang terjadi di sekitarnya.

Ia pun mendesak orang-orang di sekitar Presiden Prabowo untuk menyampaikan realitas yang ada ke presiden.

Menurutnya, menyampaikan realitas ke presiden tidak akan membuat kesehatan Presiden Prabowo menurun atau marah. 

"Kalaupun beliau marah, itu kemarahan yang lebih baik, daripada kebahagiaan yang tidak menjamin keberpihakan pada rakyat," lanjutnya.

Reformasi Polri gagal?